Penulis Lofhendry Humas Sekretariat DPRD Provinsi Riau
Mengingat pentingnya fungsi dan tugas humas di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau, bahkan tidak hanya di lembaga swasta saja yang memerlukan peran seorang humas akan tetapi juga pada lembaga pemerintah, hal ini merupakan suatu keharusan dalam rangka penyebaran informasi tentang kebijakan,program, dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat khususnya di lembaga legislatif.
Salahsatunya di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Dalam melaksanakan funsi dan tugas-tugas humas, hal ini bertujuan memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Selain dari itu juga, karena seringnya masyarakat mempunyai Image Negative tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ternyata tidak semuanya benar.
Pada dasarnya Sekretariat DPRD Provinsi Riau melalui Humas mempunyai tugas melayani serta membantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat didalam penyebaran informasi tentangkegiatan-kegiatan dewan.
Karena pentingnya fungsi dan tugas Humas dalam sebuah instansi, maka dibentuk subbidang Humas dan Perpustakaan dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Kendatipun tergolong baru, akan tetapi Humas dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau berusaha untuk memaksimalkan tugas-tugasnya dalam menjalankan fungsi kehumasan guna memberikan yang benar mengenai tugas, kegiatan anggota dewan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan anggota DPRD untuk masyarakat Provinsi Riau pada khususnya, yang
tujuannya untuk mencegah timbulnya persepsi dalam masyarakat mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak serius menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi terencana, baik kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan. Humas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menanamkan pengertian guna memperoleh goodwill, kerjasama dan kepercayaan untuk mendapat dukungan dari pihak lain.
Pelaksanaan tugas Humas tidak hanya begitusaja dilakukan melainkan melalui proses-proses yang mana akan mempermudah pelaksanaan tugas Humas itu sendiri. Karena suatu program Humas itu haruslah berdasarkan fakta bukan hanya asumsi.
Subbidang Humas dan Perpustakaan di lingkungan Sekretaris DPRD Provinsi Riau merupakan sebuah keharusan dan kebutuhan. Karena dengan adanya Humas dalam sebuah instansi akan mempermudah jalannya interaksi dua arah antara pemerintah dengan DPRD dan antara DPRD dengan masyarakat.
Humas dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau bertugas untuk menyampaikan informasi mengenai aktivitas baik itu kegiatan anggota DPRD Riau maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh anggota DPRD tersebut.
Penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintah saja. Pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.
Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia membuka kebebasan bagi masyarakatnya untuk dapat mengemukakan pendapat atau aspirasinya baik positif maupun negatif kepada lembaga DPRD. Era demokrasi ini berdamapak kepada masyarakat yang semakin kritis dalam menaggapi perubahan keadaan.
Pengekspresian kritisnya masyarakat tersebut salah satunya dapat kita lihat melalui maraknya demonstrasi, baik oleh kalangan mahasiswa maupun masyarakat melalui organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada anggota DPRD.
Demonstrasi dapat berupa orasi di perusahaan atau lembaga pemerintahan maupun di lembaga DPRD, serta berbagai aksi pemogokan, dan sebagainya. Isu-isu atau pendapat dan tindakan yang berkembang di masyarakat tersebut dapat di kategorikan sebagai aspirasi masyarakat.
Aspirasi masyarakat merupakan feed back atas kebijakan suatu instansi pemerintahan ataupun dari lembaga DPRD, baik yang bersifat positif maupun negatif. Aspirasi masyarakat juga sangat berpengaruh besar terhadap kinerja dalam pemerintahan dan DPRD sehingga dapat menjadi gangguan operasional instansi pemerintahan bila tidak ditanggapi dengan serius. Besarnya aspirasi terhadap instansi pemerintah, mengharuskan instansi pemerintah mampu memonitoring isu yang berkembang dimasyarakat terutama yang berkaitan dengan kepemerintahan.
Tingginya tuntutan masyarakat akan pemenuhan informasi, dan kritisnya masyarakat dalam menyikapi isu dipemerintahan, menjadi alasan instansi pemerintah seperti DPRD membutuhkan peran Humas dalam monitoring aspirasi masyarakat.
Seorang Humas dipemerintahan dituntut untuk membangun dan mempertahankan image positif serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun media. Dengan begitu seorang Humas di DPRD menjadi ujung tombak dalam kelangsungan jalannya pemerintah khususnya dilingkungan sekretariat DPRD dalam menghadapi aspirasi masyarakat.
Dari proses monitoring aspirasi masyarakat tersebut DPRD dapat mengetahui besarnya respon masyarakat terhadap kepemerintahan, reaksi masyarakat akan kebijakan pemerintah yang baru, keluhan bahkan keritik dan saran bagi pemerintah. Maka Humas di DPRD harus mempunya kepekaan, kemampuan analisis yang tinggi sehingga tanggap akan keluhan-keluhan atau informasi melalui aspirasi masyarakat.
Dalam mengelola aspirasi masyarakat tersebut, seorang Humas di DPRD bukan hanya harus mampu menganalisis apakah bersifat negatif atau positif, namun juga menyampaikan dan mendiskudikan dengan bagian-bagian yang terkait. Sehinga keluhan dan informasi dari masyarakat tidak hanya berhenti untuk sekedar diketahui oleh DPRD, namunjuga diolah agar dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak.
Melalui monitoring aspirasi masyarakat ini, seorang Humas di DPRD harus menjadi yang pertama kali dan mengetahui apa yang terjadi terhadap pemerintahan. Untuk itulah kepekaan sangat dibutuhkan oleh seorang Humas bukan hanya untuk menanggapi permasalahan namun juga kepekaan dalam perkembangan keadaan di DPRD.
Dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau, Subbidang Humas harus selalu melaksanakan monitoring aspirasi masyarakat salah satunya melalui media cetak lokal maupun nasional. Berita yang mengenai kegiatan anggota dewan atau berhubungan langsung dengan pimpinan dan anggota DPRD dirangkum dalam bentuk kliping, dianalisis isi beritanya, selanjutnya dikonsultasikan dengan komisi yang terkait.
Humas harus mampu membantu lembaqga DPRD Provinsi Riau dalam menyampaikan informasi dan tanggapan terhadap opini masyarakat. Humas secara efektif juga membantu manajemen lembaga DPRD dalam memantau berbagai perubahan. Jadi peran Humas tersebvut bersifat dua arah seperti dijelaskan berorientasi kedalam (Inward Looking ) dan keluar (Outward Looking).
Disinilah tugas Subbidang Humas dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau dituntut untuk menggunakan metode yang tepat dan berkualitas, sehingga aspirasi yang muncul akan terbuka dan penyampaian yang menyenangkan dapat dirangkum dan disampaikan dengan baik dan profesional.
Metode yang tepat merupakan dorongan masyarakat yang mudah dan terbuka untuk menyampaikan pendapat secara baik kepada lembaga DPRD. Dengan metode yang teopat merupakan jalan yang terbuka untuk meyampaikan ide, pendapat, usulan yang negatif maupun yang positif ytang merupakan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan lembaga yang diharapkan kedepan pandangan ataupun tanggapan masyarakat terhadap lembaga DPRD akan positif.
Humas juga harus perlu mengetahui sekmen publik yang menyampaikan opini, dengan begitu membantu dalam cara pendekatan, cara pemberian penjelasan, cara menginformasikan sehingga tepat dalam menciptakan kepercayaan publik dalam menjembatani aspirasi masyarakat, pemerintah dan juga lembaqga DPRD tersebut.
Dalam melaksanakan fungsinya untuk mengetahu secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya, maka masukan atau input dari publik yang bersifat positif maupun negatif itu sangatlah penting. Aspirasi masyarakat atau pendapat masyarakat tersebut perlu diciptakan.
Demikian juga dicari keseimbangan dalam relasi keluar maupun kedalam yang dapat menumbuhkan reaksi atau output guna menciptakan opini publik yang sangat berarti dan diperlukan bagi perkembangan organisasi.
Semoga dengan tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, juga buat khalayak banyak yang diharapkan dengan kehadiran Subbidang Humas di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau dapat menjembatani kebijakan pemerintah, DPRD dan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak, online dan media eletronik.
