Kopi saat ini merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, yakni sebagai sumber energi untuk mengawali hari, bahkan untuk menahan kantuk di malam hari. Mengonsumsi kopi telah menjadi lifestyle segala rentang usia lintas generasi, baik remaja hingga dewasa. Hal inilah yang diharapkan dari inovasi Kopi Kita, yaitu dapat menjadi lifestyle atau “budaya kerja”. Mengapa demikian?
Kopi Kita merupakan singkatan dari Kolaborasi Pilihan untuk Kinerja Tanah Kayong dan salah satu inovasi dari KPPN Ketapang untuk berkolaborasi dan bersinergi melalui diskusi antar pemangku kepentingan lingkup KPPN Ketapang. Diskusi ini dibutuhkan untuk menjadi budaya kerja, sebab KPPN memiliki peran sebagai Financial Advisor baik Central maupun Local Government yang perlu mengetahui isu atau permasalahan apa saja yang terjadi di daerah lingkup kerja, sehingga mampu memberikan masukan serta upaya dalam peningkatan kinerja keuangan APBN maupun APBD.
Kopi Kita diadakan pada hari Kamis-Jumat, 24-25 Agustus 2023, tepatnya pada saat acara Kunjungan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Barat ke KPPN Ketapang. Acara Kopi Kita menjembatani dialog antara Kepala Kanwil DJPB Kalimantang Barat, Kepala KPPN Ketapang, serta para pemangku kepentingan yang berperan penting pada perekonomian lingkup Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara yaitu perangkat Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, pelaku usaha sektor pertambangan, industri, dan perkebunan, pelaku UMKM, akademisi, perbankan, media massa, dan lain sebagainya.
Hasil diskusi dari Kopi Kita memberikan insight yang menarik terhadap permasalahan yang saat ini dirasakan oleh stakeholders serta langkah yang bisa dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut. Tak hanya itu, sesuai dengan nama kegiatannya, ada kopi yang merupakan komoditas ekspor dari Kayong Utara yang bahkan menjadi peringkat pertama pada ajang World Coffee Challenge 2022 kategori Alternativo di Spanyol. Mari kita simak cerita Kopi Kita berikut.
Cerita Kopi Kita di Ketapang
Kopi Kita di lingkup Kabupaten Ketapang dilaksanakan pada Kamis, 24 Agustus 2023 berlokasi di Lokanoa Café. Dengan mengundang berbagai pihak untuk berdiskusi, menghasilkan topik diskusi yang mencakup berbagai aspek yang menarik untuk menjadi sorotan dan perhatian bersama agar mampu bersinergi mencari pemecahan masalah sebagai berikut.
1) Kesehatan
Topik kesehatan tak luput menjadi sorotan dalam bincang Kopi Kita, sebab ternyata banyak isu yang dihadapi dalam upaya meningkatkan masyarakat sehat sehingga perekonomian mampu makin berdikari. Seperti adanya barang hibah dari pusat untuk daerah mengalami kesulitan dengan anggaran pemeliharaannya di daerah, sehingga ketika rusak menganggu layanan kesehatan kepada masyarakat. Di sisi lain, anggaran pemeliharaan sarpras alat-alat kesehatan belum memadai.
Mari kita ambil studi kasus pada generator oksigen yang terbatas tak sebanding jumlah pasien yang ada. Selain itu, barang hibah dari pusat masih memerlukan tambahan pengadaan peralatan tersendiri di daerah mengalami kesulitan memenuhi produk TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) karena belum tersedianya di pasaran. Hal tersebut menyulitkan implementasi kebijakan di daerah dan menghambat penyediaan layanan kepada masyarakat.
Tak hanya permasalahan barang hibah, jarak dan akses infrastruktur jalan yang menghubungkan masyarakat ke fasilitas kesehatan (Puskesmas) menyulitkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara cepat, sedangkan di sisi lain pelayanan kesehatan on the spot ke lokasi masyarakat memerlukan biaya yang belum memadai tersedia. Fasilitas kesehatan masyarakat (Puskesmas) kurang memadai karena kekosongan tenaga dokter dalam setahun, serta jumlah kapasitas 3 Rumah Sakit yang ada saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan belum memenuhi 100 % kebutuhan masyarakat.
2) Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan, alat mesin pertanian
(alsintan) yang merupakan hibah dari pusat, salah satunya pintu air (penahan air pasang laut masuk ke lahan) memerlukan kewenangan daerah untuk pembiayaan pemeliharaan agar beroperasi optimal.
Namun, kebijakan belum memungkinkan. Kebijakan terkait pabrik pengolahan Crude Palm Oil (CPO), hasil produksinya masih dibatasi barang setengah jadi, sehingga perlu kesepakatan pemerintah untuk regulasi mendorong CPO barang setengah jadi ke barang jadi dan menjadi kewenangan siapa. Nilai Tukar Petani (NTP) di Ketapang < 100%, petani di Ketapang belum bisa ke tingkat bisnis, baru pemenuhan kebutuhan saja. Untuk industri pengolahan kelapa sawit, sampai saat ini belum ada rencana perusahaan untuk meng-upgrade proses CPO lanjutan.
3) Pertambangan
Kebijakan hilirisasi (bahan tambang) yang menjadi program pemerintah perlu kehati-hatian karena hilirisasi mengakibatkan cost of operational yang tinggi untuk pembuatan jalur logistik. Pengusaha membutuhkan ruang diskusi bersama dengan pemerintah untuk mencari solusi terkait penerapan kebijakan di lapangan yang menjadi dilema dan bersinggungan dengan banyak pihak termasuk masyarakat, karena industri bauksit di Ketapang termasuk industri padat karya.
Selain itu, dana bagi hasil dari perkebunan sawit untuk Pemda perlu dievaluasi kebijakan penentuan/pembagiannya. Di samping hilirisasi tambang (bauksit), kebijakan yang perlu mendapat dorongan pemerintah yaitu mengoptimalkan potensi-potensi produk turunannya. Potensi ekonomis pasir kuarsa sangat besar (3 eskportir raw material saat ini) namun regulasi kebijakan ada di instansi provinsi, sehingga belum memberikan dampak signifikan kepada pemerintah kabupaten. Kebijakan hilirisasi memungkinkan dibangunnya smelter di Ketapang mengingat kualitas pasir kuarsanya terkenal berkualitas tinggi.
Terakhir, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, telah dilaksanakan program replanting sehingga dampak yang dihasilkan oleh proses pertambangan dapat ditekan sehingga meminimalisir kerusakan lingkungan dan dampak negatifnya.
4) Keuangan Daerah dan Dana Desa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ketapang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023 proporsinya sebesar 8,24% dan pada APBD Perubahan dinaikkan menjadi sekitar 10%. Hal ini bentuk komitmen daerah dalam menjaga APBD yang semakin sehat dan menjadi instrumen perekonomian penting di daerah. Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di APBD menyisakan alokasi yang cukup besar namun regulasi saat ini belum memungkinkan direalokasi ke peruntukan lain sehingga potensi kinerja TKD tidak optimal terserap. Kondisi jalur transportasi keluar dan masuk ketapang belum efisien dan cenderung membebani biaya birokrasi pemerintahan, khususnya jalur transportasi udara. BUMD telah berkontribusi makin optimal untuk Pemda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Mengenai dana desa, Pemda belum dapat optimal dalam mencegah permasalahan pengelolaan/penggunaan dana desa karena masih ditemukan dana desa gagal salur sesuai tahapan. Maka, perlu di buka opsi penyediaan anggaran penunjang untuk Pemda melakukan pembinaan dan pemantauan dana desa selain dari DAU Alokasi Dana Desa (ADD).
5) Investasi
Tahun 2022, realisasi investasi masuk melebihi masuk melebihi target (Rp 9 Trilyun dari target Rp 7 Trilyun) dan diproyeksikan akan berlanjut tren-nya di 2023, termasuk di dalamnya tambang pasir kuarsa.
6) Potensi pasir kuarsa dan Crude Palm Oil Pasir Kuarsa menjadi salah satu bahan yang digunakan untuk pembuatan Panel Surya. Pasir kuarsa di ketapang memiliki kualitas terbaik diantara penyedia pasir kuarsa dari daerah lain. Namun, pembangunan smelter di Ketapang dikarenakan adanya kendala dalam hal pengiriman barang jadinya karena tidak terdapat pelabuhan besar di Ketapang.
Lalu, pemrosesan Crude Palm Oil (CPO) di Ketapang belum menghasilkan produk derivatif lainnya, sehingga sampai saat ini masih mengandalkan produk CPO saja.
Oleh:Sal Sabila Putri Arifta,A.Md.Kb.N
