Ojenews.com Bengkalis Riau,- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Kabupaten Bengkalis dengan BPH Migas dan Pertamina sudah membahas diberlakukannya BBM satu harga di 7 kecamatan di Kabupaten Bengkalis.
Hal ini diungkapkan Zulfan kepada wartawan termasuk media ini di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026). Menurut Zulfan, BBM satu harga tinggal menunggu eksekusi oleh Pertamina.
Beberapa desa sudah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Pedagang untuk dibentuk penyalur oleh Pertamina. Untuk Kecamatan Bengkalis di Desa Ketam Putih dan Palkun. Kecamatan Bantan lokasinya di Desa Bantan Air dan Desa Muntai. Di Rupat di Desa Pancur Jaya dan Pangkalan Nyiri. Kecamatan Rupat Utara Desa Titi Akar dan Desa Kadur.
Selanjutnya Kecamatan Siak Kecil, Desa Bandar Jaya dan Koto Raja. Kecamatan Bandar Laksamana, Desa Api-Api dan Tanjung Leban.
Untuk Kecamatan Talang Muandau, Desa Serai Wangi, Tasik Serai dan Desa Beringin.
Zulfan mengungkapkan, skema yang akan dilakukan Pertamina dengan membentuk penyalur di desa yang telah ditetapkan dengan harga BBM sama dengan harga di SPBU.
“Pertamina yang menyalurkan langsung ke penyalur yang sudah ditunjuk. Harga jualnya sama dengan harga SPBU,” kata Zulfan.
Pada kesempatan itu, Zulfan mengapresiasi aksi demo mahasiswa ke DPRD terkait masalah tata kelola BBM di Pulau Bengkalis dan Rupat yang dinilai masih bermasalah.
Menurut Zulfan, apa yang disampaikan massa mahasiswa hal yang wajar. Aksi mahasiswa tersebut sudah dikirim ke BPH Migas dan Pertamina agar BBM satu harga secepatnya diterapkan di Bengkalis dan Rupat.
Pada kesempatan tersebut Zulfan juga menyanggah soal dirinya menunjuk-nunjuk mahasiswa saat berdialog. Menurut Zulfan, pihaknya menjelaskan peraturan BPH Migas dan Pertamina dengan gestur tubuh, bukan menunjuk-nunjuk.
“Saya menjelaskan dengan gestur tubuh saat aturan BPH Migas dan Pertamina bukan penunjuk,” kata Zulfan.
Dijelaskan Zulfan, pihak BPH Migas mengeluarkan aturan terbaru terkait tata kelola BBM dengan aplikasi Xstar. Sejak tahun lalu, pihak sudah mensosialisasikan tentang OPD yang berwenang mengeluarkan aplikasi Xstar.
Namun, untuk Pulau Bengkalis dan Rupat penerapan Xstar masih belum berjalan lancar. Karena jumlah SPBU yang masih kurang dan berjarak puluhan kilometer dari beberapa desa. Untuk itu, pihak Dinas Perindustrian dan Pedagang mengusulkan ke BPH Migas dan Pertamina menerapkan BBM satu harga. (Rudi).
