Ojenews.com Ketapang,-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Ketapang menyelenggarakan Media Briefing Kinerja Belanja Instansi Vertikal, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Desa periode November 2022, yang dihadiri secara daring oleh
seluruh perwakilan instansi vertikal melalui Duta Satuan Kerja, Pimpinan dan perwakilan perbankan se-Ketapang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang dan Badan Keuangan Daerah Kayong Utara, dan media massa lokal,Selasa (6/12/2022).
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, SST.Ak, M.Comm, membuka media briefing sekaligus menyampaikan update kinerja belanja instansi pemerintah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Desa, Digipay, penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro (UMi).
Sampai dengan November 2022, Ismail menyampaikan bahwa secara keseluruhan, realisasi belanja yang disalurkan KPPN Ketapang mencapai Rp846,24 Miliar dari alokasi Rp1,09 Triliun atau 82,89 persen, terakselerasi 10,87% dibandingkan periode November 2021 lalu.
Berdasarkan data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai November 2022, peningkatan tersebut didukung oleh komitmen para pimpinan instansi vertikal, BPKAD/BKD, dan dinas Pemda terkait, yang menunjukkan perencanaan anggaran yang makin baik dari awal tahun
anggaran dan ketepatan waktu eksekusi belanja yang makin baik sehingga beban
penumpukan pada akhir tahun anggaran tidak lagi terjadi seperti tahun tahun sebelumnya.
Bahkan, realisasi Belanja Modal yang mengalami akselerasi tertinggi di November 2022 ini dibandingkan belanja-belanja lainnya. “Ini (performa Belanja Modal) makin baik karena
proses pengadaan dan penyelesaian kontrak makin tepat waktu di periode awal tahun anggaran, yang terlihat dari tingginya volume pendaftaran kontrak ke KPPN Ketapang pada periode triwulan I dan II 2022.Dibandingkan November 2021, realisasi belanja modal 2022 November ini mengalami percepatan 40%,” ujarnya dalam media briefing tersebut.
Hingga akhir Desember 2022, KPPN Ketapang masih akan menyalurkan belanja Pusat, DAK Fisik dan Dana Desa dengan total Rp245 Miliar atau 17 persen dari alokasi belanja yang belum dicairkan atau disalurkan tahun 2022 di Kab Ketapang dan Kab Kayong Utara.
Dari segi kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), total penyaluran KUR di Wilayah KPPN Ketapang adalah sebesar Rp 541,86 M atau naik Rp 11,3 M dengan total debitur sebanyak 8.628 orang. Debitur yang memanfaatkan fasilitas KUR ini didominasi sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, serta sektor perdagangan besar dan eceran.
Untuk platform marketplace pemerintah Digipay, saat ini terdapat sepuluh vendor di Ketapang yang telah bergabung, dengan nominal transaksi mengalami kenaikan 1% pada November ini. Peluang UMKM yang dapat digunakan oleh satuan kerja instansi vertikal sangat besar, mencakup Penyedia ATK, Konsumsi, Jasa Pemeliharaan, Jasa Konstruksi,
Jasa Percetakan, dan Jasa Peralatan. Saat ini, KPPN Ketapang sedang berupaya untuk merekrut UMKM-UMKM yang termasuk ke dalam segmentasi bisnis tersebut untuk dapat bergabung ke platform marketplace Digipay.
Di akhir acara, Kepala KPPN Ketapang menutup acara media briefing dengan menyampaikan bahwa kinerja belanja pemerintah, baik itu belanja satuan kerja instansi vertikal, Dana Desa,
BLT Desa, termasuk akselerasi program penyaluran KUR dan UMi merupakan bagian dari instrumen pemerintah dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya Kab. Ketapang dan Kayong Utara.
“Kita harapkan
keberhasilan (kinerja keuangan pusat dan daerah) ini akan berdampak terhadap peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB di Ketapang dan Kayong Utara,”Pungkas Ismail
