Ojenews.com Ketapang Kalbar,- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Media Briefing Periode Juni 2026, Senin (23/6/2026).
KPPN Ketapang menyelenggarakan FKP dan Media Briefing Kemenkeu Satu Ketapang. Agenda utama: evaluasi pelaksanaan APBN, kinerja pelayanan publik, optimalisasi penerimaan negara, dan penguatan tata kelola akuntabel di wilayah Ketapang & Kayong Utara.
Dipimpin Kepala KPPN Ketapang Bulus Lumban Gaol. Hadir Kepala KPP Pratama Ketapang Heru Iswahyudi dan Kepala KPPBC Ketapang Ahmad Zakky Mawardi. Peserta: satuan kerja mitra, pemda, akademisi, media, dan masyarakat,Senin, 23 Juni 2026.
Kegiatan bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang, Kalimantan Barat.
Kegiatan di gelar untuk menyampaikan perkembangan APBN, capaian layanan, penerimaan negara, serta memperkuat sinergi Kemenkeu Satu dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.
Bulus Lumban Gaol memaparkan evaluasi belanja pusat, DAK Fisik, dan Dana Desa hingga Juni 2026. KPPN Ketapang tegaskan standar layanan: SP2D 1 jam, konsultasi stakeholder 20 menit, semua gratis tanpa pungli. KPPN telah berpredikat WBK/WBBM dan Akreditasi Pelayanan Prima A. Disosialisasikan juga _whistleblowing system_ dengan prinsip 4W+1H.
Sesi Media Briefing Kemenkeu Satu KPPN Perkuat peran sebagai _regional chief economist_ dan _financial advisor_.
KPP Pratama Realisasi pajak netto per 31 Mei 2026 Rp689,48 miliar atau 34,90% target. Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan penyumbang terbesar Rp382,15 miliar, tumbuh 48,83%. Ketapang kontribusi 97% penerimaan. Kepatuhan SPT Tahunan: 26.311 SPT masuk.
KPPBC Realisasi kepabeanan & cukai Rp12,02 miliar. Total penerimaan negara Rp111,18 miliar. DHE Rp7,47 triliun, DPI Rp2,26 triliun. Penindakan: 94 SBP, 118.400 batang rokok ilegal, 90,5 liter MMEA. Selamatkan potensi kerugian negara Rp190 juta.
“APBN memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh layanan KPPN Ketapang tidak dipungut biaya, dilaksanakan profesional, transparan, serta bebas dari praktik korupsi dan gratifikasi,” tegas Bulus.
“Kami terus perkuat sinergi Kemenkeu Satu agar APBN memberi manfaat optimal bagi masyarakat Ketapang dan Kayong Utara,” tambahnya.(juki).
