Ojenews.com Ketapang,- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menyelenggarakan Media Briefing Kinerja Belanja APBN untuk wilayah kerja KPPN Ketapang periode Juli 2023. Media briefing dilaksanakan secara daring dan diikuti perwakilan instansi vertikal, perbankan se-Ketapang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang dan Badan Keuangan Daerah Kayong Utara, serta media massa lokal,Senen (31/7/2023).
Pada semester I 2023, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Ketapang selaku Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah, sebagaimana disampaikan Kepala KPPN Ketapang, Ismail, S.ST.Ak.M.Comm., menduduki peringkat pertama tertinggi se-Provinsi Kalimantan Barat, dan peringkat ke-16 tertinggi secara nasional.
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kinerja pelaksanaan anggaran instansi vertikal lingkup Kab. Ketapang dan Kayong Utara dari sisi kualitas implementasi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran sudah sangat baik. Dengan value for money yang sangat baik, maka capaian output dan outcome dari pelaksanaan anggaran dapat mendorong secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kab.
Ketapang dan Kayong Utara.
Capaian kinerja ini dapat diraih berkat sinergi yang sangat baik dengan seluruh satuan kerja melalui strategi peningkatan IKPA yang sangat baik dari masing-masing satuan kerja, strategi pemberdayaan UMKM, dan implementasi digitalisasi pembayaran.
Pada periode semester I 2023, terdapat lima satuan kerja yang memiliki nilai IKPA 100, yaitu: MAN Kayong Utara, MTs N 2 Ketapang, KPP Pratama Ketapang, KPPBC TMP C Ketapang, dan KPPN Ketapang. Upaya pemberdayaan UMKM—dalam hal ini melalui marketplace pemerintah Digipay—ditunjukkan oleh satuan kerja KPPN Ketapang (33 transaksi total Rp58,55jt) dan Polres Ketapang (1 transaksi total Rp14,57jt).
“ini (pemberdayaan UMKM melalui Digipay) sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya di Ketapang dan Kayong Utara,” ujar Ismail.
Sementara itu, digitalisasi pembayaran melalui Cash Management System (CMS) telah diimplementasikan oleh 20 dari 46 satuan kerja dan 11 di antaranya telah melakukan transaksi pada 2023 yakni Kantor Imigrasi Ketapang, Polres Ketapang, Sekretariat Bawaslu Ketapang, KPU Ketapang, Stasiun Meteorologi Rahadi Oesman, Pengadilan Agama Ketapang, BPS Ketapang, BPS Kayong Utara, KPP Pratama Ketapang, KPPBC Ketapang, dan KPPN Ketapang.
Digitalisasi pembayaran juga diimplementasikan melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh enam satuan kerja yakni KPP Pratama Ketapang (5 transaksi total Rp121,87jt), Sekretariat Bawaslu Ketapang (7 transaksi total Rpp79,59jt), KPPN Ketapang (8 transaksi total Rp38,33jt), Balai Taman Nasional Gunung Palung (12 transaksi total Rp30,00jt), KPU Ketapang (1 transaksi total Rp23,84jt), dan KPPBC Ketapang (3 transaksi total Rp17,35jt).
Per tanggal 28 Juli ini, progress Transfer ke Daerah juga menunjukkan siklus yang relatif baik. Khusus untuk Dana Desa Kab. Ketapang, telah disalurkan sebesar Rp141,54M atau 57,12% dari pagu, dan untuk Kab. Kayong Utara telah disalurkan sebesar Rp27,10M atau 63,09% dari pagu. Tingkat kecepatan penyampaian dokumen penyaluran Dana Desa menjadi salah satu indikator kinerja penyaluran, yang pada hilirnya akan mempercepat realisasi penyaluran dan dapat mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Tiga desa dengan realisasi tercepat s.d. Juli 2023 ini untuk Kab. Ketapang adalah Desa Tumbang Titi, Belaban Tujuh, dan Sungai Melau Jaya.
Sementara untuk Kab. Kayong Utara, tiga desa dengan realisasi tercepat adalah Desa Seponti Jaya, Wonorejo, dan Telaga Arum.
Kinerja belanja APBN yang makin tepat waktu turut mendukung pengendalian inflasi di daerah. Hal ini ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Kayong Utara, salah satunya dalam bentuk penerimaan penghargaan dan insentif fiskal dari pemerintah pusat atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi yang diukur berdasar: upaya pengendalian dan pelaporan inflasi pangan, nilai inflasi daerah, dan rasio realisasi belanja tagging inflasi terhadap total belanja daerah.
Dalam menjalankan proses bisnis utama, KPPN Ketapang selalu menjaga integritas pegawai dan mengembangkan island of integrity dalam melayani tanpa korupsi dan anti terhadap gratifikasi kepada seluruh mitra kerja KPPN Ketapang dan masyarakat secara umum. Selain itu, seluruh jenis layanan yang tersedia di KPPN Ketapang juga memiliki standar pelayanan dengan masing-masing norma waktunya. Penyusunan standar layanan ini merupakan hasil dari masukan para pengguna layanan dan beragam lapisan masyarakat agar KPPN Ketapang dapat memberikan layanan terbaik.
Tim Kehumasan KPPN Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat – 2023
