Ojenews.com Pekanbaru Riau,-Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution merespons pemberitaan salah satu media online tayang pada hari Kamis (25/1/2024) lalu dengan judul “Terkait Jalan Rusak Lintas Mahato Simpang Manggala, Pemprov Riau Jangan Sampai Tutup Mata”
Menurut Gubri fenomena kerusakan jalan ini harus ada solusinya.
“Persoalan jalan seperti ini kedepan harus ada jalan keluarnya. Mungkin perlu diidentifikasi dan diiventarisasi jumlah kendaraan perusahaan mana saja yang melebihi tonase yang paling banyak menggunakan jalan tersebut. Dari hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut dihitung secara cermat dan perlu dibicarakan dengan kawan kawan di DPRD untuk dikeluarkan Perda tentang kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan perusahaan ini. Dangan demikian perusahaan yang diduga telah ikut andil sebagai penyebab terbesar dalam rusaknya jalan ini, diwajibkan ikut membiayai perbaikan jalan dengan hitungan yang adil dan proporsional”, kata Gubri, Edy Natar Nasution, Jumat (26/1/2024) kepada media ketika dimintai responnya terkait banyaknya jalan Provinsi yang rusak,seperti berita yang di terbitkan Berazam.com beberapa waktu lalu.
Dikatakan Gubri Edy Natar Nasution, sudah tidak rahasia umum lagi bahwa salah satu penyebab kerusakan jalan provinsi yang terjadi di wilayah Rokan Hilir atau di wilayah lain adalah kendaraan kendaraan besar yang mengangkut material melebihi tonase yang tidak sebanding dengan kekuatan konstruksi jalan yang ada.
“Masak enak saja, diduga mereka yang banyak menyebabkan kerusakan jalan, giliran perbaikan sepenuhnya tanggung jawab diserahkan kepada pemerintah daerah dengan menggunakan APBD, sementara APBD kita sangat terbatas. Ga adil kan?” lanjut Edy Nasution.
“Padahal begitu banyak perusahaan yang diduga tidak memiliki HGU namun tetap beroperasi dan hingga kini mereka menikmati hasilnya tanpa membayar pajak,” tutur Gubri Edy Natar Nasution.
Imbasnya masyarakat yang taat bayar pajak justru yang dirugikan atas kerusakan jalan tersebut.
“Masyarakat yang selama ini taat membayar pajak malah yang sangat dirugikan atas dampak kerusakan ini,” imbuh mantan Danrem 031 Wirabima ini.
Menurut Edy hal-hal seperti ini tidak boleh dibiarkan, harus dicarikan solusinya secara adil.(oje/berazam.com).
