Ojenews.com Ketapang Kalbar,-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menyampaikan bahwa penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2025 untuk seluruh desa di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara telah mencapai 100%. Capaian ini disampaikan dalam kegiatan Media Briefing APBN KPPN Ketapang yang dilaksanakan secara daring bersama satuan kerja mitra, pemerintah daerah, perbankan, dan rekan media.
Kegiatan media briefing dipimpin oleh Ismail, S.ST.Ak.M.Comm, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPPN Ketapang, menjelaskan bahwa total 296 desa di dua kabupaten (253 desa di Ketapang dan 43 desa di Kayong Utara) telah menerima Dana Desa Tahap I. Bahkan, beberapa desa di Kayong Utara telah mengajukan dan mulai menerima penyaluran Tahap II.
Penyaluran Dana Desa merupakan bagian dari program prioritas nasional yang menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Capaian 100% ini menunjukkan adanya koordinasi yang cukup baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa, terutama dalam proses verifikasi dan pelengkapan dokumen yang menjadi syarat penyaluran.
Selain Dana Desa, KPPN Ketapang juga mencatat perkembangan penyaluran program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa. Sampai pertengahan Juni 2025, seluruh desa telah melakukan input pagu kegiatan. Total pagu ketahanan pangan yang telah diinput adalah sebesar Rp34 miliar di Ketapang dan Rp6,7 miliar di Kayong Utara. Proses penyaluran dan pelaporan terus dipantau untuk memastikan pemanfaatan yang tepat sasaran.
Dalam paparannya, Ismail juga melaporkan bahwa hingga 20 Juni 2025, realisasi belanja di wilayah kerja KPPN Ketapang telah mencapai sekitar Rp1,3 Triliun atau 39% dari total pagu Rp3,33 Triliun. Belanja instansi vertikal menunjukkan progres yang relatif lebih tinggi dibandingkan transfer ke daerah. Beberapa jenis belanja, seperti belanja pegawai dan belanja barang, telah berjalan sesuai jadwal, sementara belanja modal masih menghadapi penyesuaian akibat proses tender ulang pada beberapa kegiatan, termasuk proyek strategis transportasi.
Kinerja penyaluran Tunjangan Guru ASN juga berjalan sesuai skema baru yang langsung disalurkan ke rekening penerima. Di Ketapang, sebanyak 2.983 guru telah menerima tunjangan profesi dengan total Rp31 miliar, sementara di Kayong Utara 952 guru menerima Rp9,9 miliar. Tunjangan khusus guru juga telah disalurkan kepada 818 guru di Ketapang dan 79 guru di Kayong Utara.
Digitalisasi Belanja melalui Digipay, CMS, dan KKP yang terus meningkat hingga Juni turut dilaporkan. Total nilai transaksi Digipay mencapai Rp85 juta dari instansi vertikal yang 100% berpartisipasi. Sebanyak 8 (delapan) satker sudah aktif menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang sebagian besar digunakan untuk belanja perjalanan dinas, sementara satuan kerja lainnya masih dalam proses aktivasi KKP dengan bank. Di sisi lain, Kementerian Agama Kayong Utara menjadi pengguna CMS paling aktif dan konsisten dengan semua transaksi dilakukan tanpa melalui teller atau ATM. KPPN Ketapang terus mendorong perluasan digitalisasi transaksi belanja yang diharapkan dapat mempercepat layanan dan mengurangi fraud dari transaksi manual.
“Kinerja anggaran bukan sekadar urusan teknis, tetapi menjadi fondasi dalam mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan anggaran di semester II perlu menjadi fokus bersama dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.” pungkas Ismail.
Media Briefing ini menjadi kegiatan terakhir Ismail sebagai Kepala KPPN Ketapang sebelum melanjutkan tugas sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Ismail menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara dan selama ini telah mendukung kelancaran pelaksanaan APBN di wilayah Ketapang dan Kayong Utara. Sumber Tim Kehumasan KPPN Ketapang.
