Ojenews,Com, Ketapang Kalbar,-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menggelar kegiatan Media Briefing yang membahas perkembangan pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Ketapang hingga periode Mei 2025.Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Satuan Kerja mitra KPPN Ketapang, Pemerintah Daerah Ketapang dan Kayong Utara, pihak perbankan, dan media lokal.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, S.ST.Ak., M.Comm., dalam paparannya menyampaikan bahwa hingga 21 Mei 2025, realisasi belanja di wilayah KPPN Ketapang telah mencapai Rp1,03 Triliun dari total pagu Rp3,33 Triliun atau 30,87%. Capaian tersebut terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp901,76 Miliar (30,69%) dan belanja instansi vertikal sebesar Rp128,51 Miliar (32,21%).
Dalam paparannya, Ismail mengapresiasi sinergi yang solid dari seluruh mitra KPPN—khususnya satker, pemda, dan perbankan—yang telah menjaga stabilitas penyerapan anggaran secara proporsional. Meski demikian, tantangan nyata masih terlihat pada realisasi belanja modal, yang baru mencapai 6% dari total alokasi Rp24,8 Miliar. Hal ini disebabkan proses lelang dan pengadaan yang belum rampung, dengan harapan adanya percepatan pada Juni 2025.
Dalam hal penyaluran Transfer ke Daerah, Dana Desa menjadi salah satu komponen yang paling tinggi realisasinya dengan capaian 48,31%. Meski demikian, hingga 21 Mei 2025, masih terdapat 33 desa di Kabupaten Ketapang dan 6 desa di Kabupaten Kayong Utara yang belum menyalurkan dana tahap I. Batas akhir pengajuan penyaluran tahap I adalah 16 Juni 2025, sehingga koordinasi antarinstansi perlu terus ditingkatkan.
Penyaluran anggaran untuk program Ketahanan Pangan Desa juga terus dipantau. Di Kabupaten Ketapang, 247 dari 253 desa telah melakukan input pagu sebesar Rp55,49 Miliar dengan rata-rata 22,98%. Sementara di Kayong Utara, 41 dari 43 desa telah input dengan total Rp9,99 Miliar, atau 23,51%. Realisasi penyaluran tercatat Rp28,99 Miliar di Ketapang dan Rp5,36 Miliar di Kayong Utara.
Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah untuk triwulan I juga sudah berjalan, dengan total Rp38,8 Miliar disalurkan langsung ke rekening lebih dari 3.700 guru penerima di Ketapang dan Kayong Utara. Skema ini menggantikan metode sebelumnya yang melalui Rekening Kas Umum Daerah.
KPPN Ketapang juga terus mendorong digitalisasi transaksi belanja negara. Hingga Mei 2025, terdapat 41 pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam program belanja melalui Aplikasi DIGIPAY sebagai marketplace pemerintah. Sebanyak 31 satuan kerja telah melakukan transaksi belanja melalui platform dimaksud, dengan total 184 transaksi senilai Rp81 juta, mencakup kebutuhan operasional satuan kerja.
Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga masih dalam proses peningkatan. Dari 46 satker, 22 satker memiliki Uang Persediaan KKP (UP-KKP) dan 9 di antaranya sudah menggunakan KKP. Sebanyak 10 satker masih dalam proses aktivasi dengan perbankan, dan 3 belum mengajukan permohonan.
Adapun penggunaan Cash Management System (CMS) terus menunjukkan tren makin aktif. Kementerian Agama Kayong Utara menjadi satuan kerja paling konsisten menggunakan CMS untuk seluruh transaksi belanja negara. Namun, masih terdapat 4 satker yang perlu pendampingan lebih lanjut dalam implementasi CMS untuk mengurangi transaksi tunai melalui teller atau ATM.
Sebagai penutup, Kepala KPPN Ketapang menegaskan pentingnya monitoring bersama terhadap realisasi penarikan dana pada triwulan II. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan anggaran dan penyaluran TKD, baik satuan kerja, pemda, perbankan, UMKM, maupun media. “Kinerja keuangan adalah bahan bakar utama birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita lanjutkan kolaborasi ini untuk membangun Ketapang dan Kayong Utara yang lebih sejahtera,” pungkas Ismail.(Tim Kehumasan KPPN Ketapang (085186860094)
