Ojenews.com, Pekanbaru, Riau-Penyamaan pandangan antara pemerintah provinsi, kabupaten kota serta camat dan lurah dalam menyikapi Kota Tampa Kumuh terus dilakukan.
Kali ini KOTAKU selenggarakan lokakarya Startegi Komuikasi Program Kota Tanpa Kumuh di Provinsi Riau. Upaya strategis tersebut untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran pemda dalam rangka pencapaian target 100-0-100.
Asisten BPKP Provinsi Riau, Lisa Fitriani, ST, selaku panitia pelaksana mengatakan, kegiatan lokakrya KOTAKU pada hakekatnya bertujuan untuk membangun kesamaan pandang dan jaringan komunikasi dan informasi penanganan kumuh antar stake kholder di provinsi.
Selain itu untuk mendorong tumbuhnya pemahaman pemda dan masyarakat terhadap pelaksanaan program, dan dari pemahaman tersebut diharapkan akan tumbuh motivasi dan mampu menggugah kesdaran secara mandiri untuk ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan, ungkapnya.
Dijelaskannya, keluaran lokakarya baik dari masyarakat dan seluruh SKPD dan para pihak terkait diharapkan paham dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan kota tanpa kumuh bahwa pemprov, pemkab, camat dan lurah adalah nakhoda penanganan kumuh.
Dijelaskannya juga, persoalan kumuh berkaitan dengan kemiskinan, masalah kumuh bisa sebagai indikasi wilayah tersebut tingkat kemiskinannya cukup tinggi.
Dari itu, melalui KOTAKU, kemiskinan itu ingin dihilankan dengan cara menangani persoalan kumuhnya. Artinya, meretas kemiskinan dengan membebaskan wilayah kumuh dari kumuh itu sendiri, tegasnya.
Kepala Dinas Ciptakarya tataruang dan Sumber Daya Air provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno mengatakan, program kota tanpa kumuh provinsi Riau sangat bagus untuk membuat seluruh kawasan di Riau terbebas dari kawasan kumuh.
“Faktor yang paling mempengaruhi sebuah kawasan itu dikatakan kumuh adalah ekonomi masyarakat, jika ekonominya masih dibawah kawasannya masih jauh dari bersih. Tapi ketika kawasan sudah menengah keatas kondisinya sudah mulai bersih, ” jelasnya.
Dikatakannya, berdasarkan data yang dihimpun dari surat keputusan 12 kepala daerah Provinsi Riau tercatat 1184 ha kawasan kumuh. Namun dinilai angka tersebut masih terlalu rendah karena kepala daerah masih terkesan malu untuk mengakui wilayah kekuasaannya dikatakan kumuh.
“Seharusnya kepala daerah tidak perlu malu, karena inilah kesempatan kita untuk menyedot anggaran APBN ke Provinsi Riau. Semakin luas wilayah kumuhnya maka perhatian pemerintah pusat semakin besar,” tegasnya.
Diakuinya, untuk merubah zona kumuh ke zona bersih tidak semudah membalikkan telapak tangan kerena itu butuh kerjasama seluruh pihak mulai dari pemerintah setempat hingga seluruh lapisan masyarakat.
“Diforum inilah kita diskusikan dan matangkan pemahaman kita tentang pemahaman kota tanpa kumuh sehingga tahun depan Riau bisa jadi wilayah yang nyaman aman dan bersih,” ungkapnya. (AA)
