Perjalanan Dinas Hanya Diatas Kertas, Berkas Dugaan Korupsi Satpol-PP Bengkalis P21

Ojenews.com Bengkalis Riau,-Berkas perkara dugaan korupsi perjalanan dinas tahun anggaran 2021-2022 di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bengkalis dengan tersangka berinisial TF (55), dinyatakan lengkap oleh jaksa (P21). Untuk itu, penyidik Unit III Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkalis yang menangani perkara tersebut tinggal menyerahkan berkas, tersangka dan barang bukti ke Kejari Bengkalis.

Hal ini dikatakan oleh Kapolres Bengkalis melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal, AKP Arthur Josua Toreh kepada media, Selasa (17/11/2026). Dalam perkara ini kerugian negara mencapai Rp1.429.780.200.

Dalam perkara ini, tersangka TF dijerat Pasal 603 KUHPidana juncto Pasal 3 juncto Pasal 9 UU Tipikor Juncto Pasal 20 huruf c KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun.

“Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai dipakai, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri,” ungkap AKP Arthur.

Selama penyidikan tersangka TF, penyidik telah memeriksa 19 orang saksi dan 3 orang ahli.

TF saat itu menjabat Plt. Kasi Bina Potensi Masyarakat sekaligus diperbantukan di Subbagian Keuangan Satpol PP (2021–Maret 2022), diduga mengatur nama-nama pegawai dan honorer yang dimasukkan ke dalam SPPD, lalu menyiapkan seluruh SPT, SPPD hingga kuitansinya. Faktanya, sebagian besar perjalanan dinas itu fiktif. Pemilik nama cukup menandatangani kuitansi dan menerima sekitar Rp500 ribu per surat tugas.

Lebih nekat lagi, ungkap AKP Arthur, untuk “mengesahkan” perjalanan yang tak pernah terjadi, tersangka TF diduga membuat sendiri stempel seluruh kecamatan se-Kabupaten Bengkalis. Nama tersangka sendiri pun tercatat dalam puluhan SPPD fiktif.

Dari total kerugian negara, perjalanan dinas fiktif menyedot porsi terbesar, yakni Rp1,25 miliar. Sisanya berasal dari belanja makan-minum, BBM, jasa tenaga keamanan, dan bimbingan teknis yang juga fiktif.

Khusus pada sub kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung oleh tersangka, kerugian mencapai Rp737,6 juta.

“Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan lewat dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses,” tegas AKP Arthur.

Sementara tiga orang tersangka sebelumnya, Hengki Irawan, mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Bengkalis, Mariani Bendahara Pengeluaran Mariani dan Nuraini Rosa Kasubag Program / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Terdakwa Hengki Irawan dituntut 5 tahun penjara, dikurangi masa penahanan, ditambah denda Rp100 juta subsider 365 hari kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp933.617.400 (subsider 1 tahun 6 bulan penjara).

Sementara terdakwa Mariani dituntut 3 tahun penjara, denda Rp50 juta (subsider 365 hari kurungan), serta uang pengganti sebesar Rp93.553.000 (subsider 1 tahun penjara). Sedangkan Nuraini Rosa / Nuraini Risa dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta (subsider 365 hari kurungan), tanpa kewajiban membayar uang pengganti. (Rudi).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *