Ojenews.com Ketapang Kalbar,-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menyelenggarakan media briefing APBN Periode April Tahun Anggaran 2025. Acara yang dipimpin oleh Kepala KPPN Ketapang, Ismail, S.ST.Ak., M.Comm., ini dihadiri secara luring oleh perwakilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Ketapang, serta secara daring oleh perwakilan dari BPKAD Ketapang, BKD Kayong Utara, Perbankan, Media Lokal, dan Pengelola Keuangan Satuan Kerja mitra KPPN Ketapang melalui Microsoft Teams. Media briefing diselenggarakan dalam rangka publikasi dan evaluasi kinerja penerimaan negara dan pelaksanaan belanja APBN di wilayah kerja KPPN Ketapang, meliputi Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.
Acara dibuka oleh Kepala KPPN Ketapang menyampaikan realisasi belanja APBN hingga 25 April 2025 yang telah mencapai 25,8% dari pagu Rp3,3 Triliun, dimana 25,4% disalurkan untuk Transfer ke Daerah (TKD) dan 28,9% untuk belanja satuan kerja (satker) – angka yang masih proporsional khususnya pada realisasi belanja barang dan belanja pegawai, mengingat di triwulan I juga dituntut untuk menyelesaikan proses administratif refocusing anggaran dan restrukturisasi kabinet merah putih.
Di samping itu, belanja modal diperkirakan terjadi perlambatan dipengaruhi oleh proses lelang yang masih berlangsung antara lain pada Satker Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang senilai Rp 15 miliar yang menjadi fokus di triwulan II 2025.
Khusus penyaluran TKD Dana Desa mencatatkan kinerja yang membanggakan dengan realisasi 43,7% dari Rp 291 miliar, menyisakan 54 dari 253 desa di Ketapang dan 11 dari 43 desa di Kayong Utara yang diprioritaskan untuk BLT, ketahanan pangan, stunting, perubahan iklim, potensi desa, pemanfaatan teknologi desa, dan Padat Karya Tunai.
Yang luar biasa kompak, yaitu peran aktif seluruh satuan kerja lingkup KPPN Ketapang yang semenjak Februari 2025 selalu membelanjakan alokasi dananya di platform jual beli milik pemerintah yaitu Aplikasi Digipay Satu. Sebanyak 32 satker aktif bertransaksi setiap bulan minimal 1 transaksi setiap satker. Begitu pula tingkat keaktifan satuan kerja dalam memanfaatkan pembayaran digital melalui Cash Management System (CMS) atau internet banking dimana Triwulan I 2025 mencapai tingkat keaktifan tertinggi KPPN Tipe A2 se-Indonesia yaitu 87.5% berdasarkan monitoring pusat .
Selanjutnya, Kepala KPP Pratama Ketapang, Carolina Candri Prihandinisari, S.Ak., M.Ak., Ph.D., melaporkan kinerja penerimaan pajak: “Tahun 2024 kami melampaui target 100,11 persen—bruto Rp 1,5 Triliun, neto Rp1,326 Triliun setelah restitusi Rp 236 miliar. Triwulan I 2025, realisasi tercatat 19,1 persen dari target Rp 1,445 Triliun dengan pertumbuhan bruto 79,33 persen dan neto 61,82 persen.” Sektor unggulan—pertanian, kehutanan, perikanan (Rp 166 miliar); perdagangan besar dan eceran (Rp 65 miliar); industri pengolahan (Rp 51 miliar)—menjadi motor penggerak penerimaan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan dari Kantor Bea dan Cukai Ketapang, Subhan Khairi, menyampaikan realisasi penerimaan bea cukai Triwulan I mencapai 664,13 persen—Rp 49,01 miliar dari target Rp 7,37 miliar. “Kami juga melakukan 53 penindakan barang ilegal dengan potensi kerugian negara diselamatkan Rp 181,77 Juta” ujarnya.
Selalu waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan. Sebagai komitmen transparansi dan akuntabilitas, seluruh layanan bebas biaya (Rp 0) dan menolak segala bentuk korupsi atau gratifikasi. Segala bentuk informasi atau dugaan pelanggaran integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk indikasi korupsi, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan secara anonim dan rahasia melalui laman https://wise.kemenkeu.go.id.
Tim Kehumasan KPPN Ketapang (085186860094) Provinsi Kalimantan Barat – 2025
