Ojenews.com Kuansing Riau.
Teluk kuantan Basatu Nagori Maju-komisi A DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Musliadi,S.Ag kerap kali mendapatkan berbagai keluhan dari masyarat tentang adanya pungutan kembali setelah beberapa tahun ini di hilangkan uang SPP melalui komite sekolah.
Setiap sekolah menetapkan uang komite tersebut dengan nilai yang berfariatif, sementara hasil pantauan media www.ojenews.com dilapangan dan hasil konfirmasi dari beberapa walimurid SMA di Kabupaten Kuantan Singingi mengeluhkan atas penetapan uang komite tersebut.
Terkait perihal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi membenarkan bahwa rombongan dari Komisi A beberapa hari yang lalu mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kedatangan kami dari komisi A DPRD Kuansing di sambut dengan baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan hasil biaya yang di pungut dari siswa itu merupakan sumbangan komite untuk kepentingan sekolah juga agar lancarnya proses pendidikan dan hal ini juga merupakan hal yang wajar ujar Musliadi yang akrab di sapa Cak Mus ini.
Akan tetapi lanjutnya, jangan hal ini menjadi kendala untuk anak didik apa lagi untuk menghadapi ujian nanti dan musliadi juga berharap kepada pihak sekolah agar memberi keringanan kepada siswa yang juga berekonomi lemah dan sangat di sayangkan jika siswa putus sekolah hanya gara-gara tidak sanggup membayar iuran tersebut pada hal mereka harapan kita untuk generasi mendatang.
“Kiata minta pihak sekolah juga memberikan keringanan kepada para siswa yang kurang mampu. Jangan sampai terjadi ada anak yang putus sekolah karna kekurangan biaya,” pungkas Cak mus.
Ditempat yang berbeda ketika di jumpai salah seorang orang tua murid mengatakan bagi saya pendidikan untuk anak saya hal yang saya prioritaskan bagaimana pun saya sebagai org tua harus berupaya sekuat tenaga demi pendidikan anak saya bukan berarti saya orang kaya dan jadi sombong, memang pendidikan itu mahal, maka dari itulah kita harus rela dan ikhlas untuk membayar iuran tersebut dan berharap untuk mendatang agar di kembalikan dengan peraturan yang lama yang membebaskan siswa untuk pembayaran.
“Kendati ekonomi rumah tangga saya tidak tergolong berada namun pendidikan anak adalah yang utama bagi saya. Kedepan hendaknya pemerintah kembali memberlakukan hal yang lama membebaskan biaya pendidikan,”harap walimurid ini yang tidak mau disebutkan namanya.(neneng).
