Ojenews.com Bengkalis Riau,-Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni meminta PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) selaku BUMD diprioritaskan untuk terlibat dalam kegiatan strategis sektor migas di Riau.
Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni menghadiri Rapat Penyampaian Hasil Deteksi Participating Interest (PI) 10 Persen di Wilayah Kerja Provinsi Riau. Dalam forum itu, ia meminta PT BLJ diberi ruang lebih luas di sektor migas agar bisa mendongkrak PAD dan pembangunan daerah.
Rapat dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo. Hadir Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kepala BPKP Riau Dr. Evenri Sihombing, Bupati/Wali Kota se-Riau, dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas. Bupati Bengkalis didampingi Sekda dr. Ersan Saputra TH, Inspektur Radius Akima, Kepala Bapenda Muhammad Thaib, Kadis Kominfotik Agus Sofyan, Kepala BPKAD Aready, Kepala Bappeda Rinto, serta pejabat lainnya.
Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru. Rapat digelar Pemprov Riau bersama KPK RI untuk memperkuat tata kelola PI 10% agar manfaatnya optimal bagi daerah penghasil migas. Hasil deteksi KPK jadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola PI bersama Pemkab/Pemko. Bupati Bengkalis mendorong keterlibatan PT BLJ agar BUMD bisa memberi manfaat nyata bagi PAD dan kesejahteraan masyarakat.
Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo menegaskan perlunya penguatan koordinasi, keterbukaan data, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Plt Gubri SF Hariyanto menyatakan data dan rekomendasi KPK akan jadi bahan evaluasi. Bupati Kasmarni langsung menyampaikan harapan di depan KPK dan KKKS Migas agar PT BLJ diberi kepercayaan lebih besar.
“Kami berharap ke depan PT BLJ dapat diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan strategis sektor migas. Dengan demikian, keberadaan BUMD ini dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis,” ujar Kasmarni.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo:
“Kehadiran KPK di Provinsi Riau bertujuan untuk memperkuat tata kelola PI 10 persen agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh Daerah penghasil migas. Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi, keterbukaan data, serta sinergi antarpemangku kepentingan,” kata Agung.
