Ojenews.com Ketapang Kalbar,-Media Briefing Kinerja Belanja APBN wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara Periode Desember kembali diselenggarakan Kemenkeu Satu Ketapang yakni oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang berkolaborasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Ketapang serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang.
Acara ini diadakan dan dihadiri secara daring oleh stakeholders diantaranya para pejabat perbendaharaan dari satuan kerja (satker) instansi vertikal, perbankan se-Ketapang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kayong Utara, dan juga media massa lokal.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, S.ST.Ak.M.Comm., dalam paparannya melaporkan progres kinerja belanja per 27 Desember 2024 yang sudah mencapai 97,99% dari alokasi dana 3,3 Triliun. Realisasi tersebut mencakup belanja dari 46 satker di lingkup KPPN Ketapang yang ada di Kab. Ketapang dan Kayong Utara yang telah mencapai 96,15% dan proyeksikan masih terdapat realisasi atas pertanggung jawaban s.d 31 Desember 2024.
Selain belanja satker instansi vertikal, terdapat realisasi Transfer ke Daerah yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Ketapang dan Kayong Utara sebesar 98,34% dari pagu 2,8 Triliun. Di dalamnya, termasuk Dana Bagi Hasil yang sukses salur 100% dari alokasi dana 262,83 Juta, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sudah disalurkan optimal sebesar 96,14% dari alokasi dana sebesar 178,98 Juta, Dana Desa sudah salur 99,85% dari alokasi dana 300,14 Juta, dan dana transfer lainnya.
“Khusus untuk dana desa hanya menyisakan 1 desa yang tidak salur 2024 dari seluruh desa Kab. Ketapang, untuk Kab, Kayong Utara sudah salur semua 100%, termasuk insentif bagi desa desa yang berkinerja sangat baik.” sambungnya.
Adapun berkaitan dengan digitalisasi pembayaran, Ismail menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terdapat 335 Transaksi yang terdiri atas transaksi pembelian peralatan dan mesin, keperluan sehari-hari perkantoran dan ATK. Harapannya, transaksi pada marketplace Digipay akan semakin meningkat baik dari jumlah transaksi dan nominal pembayaran di tahun 2025, sehingga belanja pemerintah dapat memberikan manfaat khususnya Kepada pelaku UMKM di Kab. Ketapang dan Kayong Utara.
Menjelang tutup tahun anggaran 2024, Kepala KPPN Ketapang menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang baik kepada seluruh stakeholders KPPN Ketapang sekaligus menyampaikan harapan tahun 2025 mendatang dapat bersama-sama meningkatkan sinergi dan kinerja pelaksanaan anggaran, mengakselerasi dokumen syarat salur, dan mendukung digitalisasi pembayaran melalui KKP dan Digipay dengan tetap menjunjung tinggi nilai integritas dan kesempurnaan.
Selanjutnya, dari KPPBC TMPC Ketapang, Subhan Khaeri, selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, mewakili Kepala Kantor Bea Cukai Ketapang, menyampaikan Kinerja Penerimaan KPPBC TMP C Ketapang untuk Tahun 2024 “Per 30 Desember 2024, KPPBC TMP C Ketapang telah menyumbang penerimaan negara sebesar 5 kali dari target DIPA yang telah terealisasi sebesar 34 Miliar dari rencana 5,9 Miliar.
Kinerja lain yang menjadi sorotan adalah kegiatan Dukungan Industri berupa Layanan Importasi barang untuk pembangunan pabrik kelapa sawit dan pabrik pemurnian Alumina, Dukungan upaya penanganan bencana asap akibat kebakar hutan berupa pemberian izin impor sementara dan diberikan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai, kepada PT WA terhadap Helicopter with Firefighting Kit, INC UH-60A untuk Pekerjaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yaitu Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan.
Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mendukung program dan kebijakan pemerintah, KPP Bea Cukai Ketapang telah melakukan upaya konservasi Orang Utan Kalimantan melalui asistensi dan pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai, tidak dipunggut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang Hibah kepada YIARI selaku Yayasan Penyelamatan dan Konservasi Orang Utan Indonesia di Sungai Awan Kiri, Muara Pawan, Ketapang melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.4/BC.03/FAS3/2024 tanggal 29 Mei 2024 serta pembebasan BM dan PDRI Alat Pendeteksi Thermal yang dapat digunakan juga untuk menunjang Penanganan Kebakaran Hutan di Ketapang Kalimantan Barat.
Kemudian, perwakilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ketapang, Yusuf Safingi, turut menyampaikan penerimaan negara berupa pajak di wilayah Ketapang dan Kayong Utara dimana realisasi bruto telah mencapai 1,477 Triliun dari target 1,474 Triliun. Jenis Pajak dengan kontribusi tertinggi adalah Pajak PPh Non Migas yang telah menyumbang penerimaan sebesar 547,7 Miliar atau 49% dari total realisasi bruto, yang selanjutnya disusul oleh penerimaan pajak jenis PPN dan PPnBM sebesar 481,1 Miliar atau 34%, dan PPB dan BPHTB sebesar 199,2 Miliar atau 17%
Selain itu, Yusuf juga menyampaikan adanya praimplementasi Coretax DJP dimana Wajib Pajak dapat melakukan login lebih awal. Untuk mengakses dan login pada Coretax DJP, Wajib Pajak dapat mengunjungi laman https://www.pajak.go.id/coretaxdjp dengan memasukkan beberapa informasi seperti ID Pengguna yaitu NIK/NPWP, kata sandi DJP Online, kode captcha, dan klik Login.
Setelah berhasil masuk, Wajib Pajak akan mendapat tampilan halaman untuk mengatur ulang kata sandi. Wajib Pajak dipersilahkan untuk memilih tujuan konfirmasi untuk mengirimkan tautan ubah sandi (dapat berupa email atau nomor gawai terdaftar). Selanjutnya Wajib Pajak akan menerima email/SMS untuk mengisi kata sandi yang akan digunakan untuk login ke dalam sistem Coretax DJP.
Setelah berhasil melakukan perubahan kata sandi, Wajib Pajak juga diminta untuk mengisi passphrase yang akan digunakan sebagai tanda tangan digital dalam sistem coretax DJP. Yusuf juga menyampaikan tujuan dari adalah sistem Coretax ini sendiri adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.(Tim Kehumasan KPPN Ketapang).
