Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya Minta DPRD dan Pemkab Rohul Tindak PT.AMR Yang Langgar Janji

  • Whatsapp

Ojenews.com Rohul Riau
Negeri Seribu Suluk,-Warga Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang tergabung dalam keanggotaan Koperasi Sawit Timur Jaya meminta kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu maupun Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran perjanjian yang diduga telah dilakukan oleh PT.Agro Mitra Rokan (AMR).

Perihal ini disampaikan Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya, Jasmanedi saat menghadiri hearing dengan pihak PT AMR yang ditengahi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu, Rabu (15/09) di Ruang rapat DPRD Rohul.

Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Rohul, H.Arief Reza Syah Lc serta diikuti oleh anggota DPRD Rohul Komisi II, H Muhammad Ilham SP, MM, H Abdul Muas, Perwakilan Polres Rohul, Perwakilan Pemkab Rohul, Camat Kepenuhan,serta masyarakat Desa Kepenuhan Timur itu sendiri.

Dalam kegiatan hearing kali ini, disayangkan pihak PT AMR kembali tidak dapat hadir, sehingga seluruh masyarakat Desa Kepenuhan Timur kembali harus menelan kenyataan bahwa persoalan dengan Pihak Perusahaan AMR kembali tidak menemukan hasil.

Melalui Kuasa Hukum Koperasi Sawit Timur Jaya, Andi Nofrianto SH mengaku kecewa atas ketidakhadiran pihak PT AMR dalam agenda hearing tersebut.

“Tentunya kami kecewa, dari sini terlihat betul kalau pihak Perusahaan tidak ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini.Sebenarnya kita sudah muak dengan persoalan ini, sudah bertahun-tahun diselesaikan, namun tidak juga menemukan hasil,” Sebutnya di hadapan peserta hearing.

Menurut Andi, pihak Perusahaan AMR telah melakukan berbagai pelanggaran, sehingga membuat Masyarakat Desa Kepenuhan Timur, terutama anggota Kelompok Koperasi Sawit Timur Jaya menjadi geram.

“Seperti yang diketahui bahwa perizinan pihak perusahan yang tidak berlaku lagi atau sudah mati, dan itu semua belum diurus oleh pihak perusahaan,” tambah Andi.

Dia juga mengatakan bahwa pihak perusahaan AMR juga telah juga telah menjual belikan lahan serta menjadikan anggunan pinjaman di slah satu Bank di Indonesia.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Rohul, H Arief Reza Syah Lc melalui anggotanya H Muhammad Ilham mengatakan, ini merupakan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua antara masyarakat Desa Kepenuhan Timur dengan PT AMR di tahun 2021.

“Namun disayangkan, pihak perusahaan yang kita undang tidak dapat hadir dengan berbagai alasan yang mereka sampaikan, tapi alhamdulillah pertemuan ini tetap dapat kita laksanakan,” Sebut Muhammad Ilham.

Dari hasil hearing waktu itu, dijelaskan Muhammad Ilham terdapat tiga rekomendasi yang diberikan oleh anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelesaian persoalan antara Masyarakat Desa Kepenuhan Timur dengan PT AMR.

“Yang pertama itu, mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengevaluasi seluruh perizinan PT AMR, karena perizinan yang dimiliki oleh PT AMR berdasarkan kerjasama diantaranya telah batal dimata hukum, yakni di Mahkamah Agung,” jelasnya.

Selain meminta perizinan PT AMR dievaluasi ulang, Muhammad Ilham juga berharap perizinan PT AMR dicabut sesuai permintaan anggota Koperasi Kepenuhan Timur Jaya.

“Setelah dicabut perizinannya, lahan yang selama ini dipermasalahkan, dapat didudukkan. Karena pihak Koperasi sendiri sampai saat bingung, ketika diajak berdialog dengan pihak perusahaan, mereka justru tidak mau hadir.Jadi dipertengahan bulan Agustus lalu, kami telah menyurati pihak perusahaan, namun dengan alasan Kabupaten Rokan Hulu pada PPKM Level 4, maka mereka tidak bisa hadir, dan pada awal September lalu kembali kami surati, namun dengan berbagai alasan, mereka kembali tidak bisa hadir,”sebutnya.

Muhammad Ilham juga mengakui, sejak tahun 2018 hingga kini pihak PT AMR telah 5 kali diundang ke DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk penyelesaian lahan dengan Koperasi Sawit Timur Jaya, namun tidak pernah diindahkan dan hingga sampai sekarang pun mereka tidak peduli.jelas ilham

Terkait lahan 400 hektar yang diangunkan PT AMR ke sebuah Bank, Muhammad Ilham mengaku akan menunggu evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

“Kita akan menunggu evaluasi dari Pemerintahan, dan kita berharap hasil evaluasi nya betul-betul mendukung masyarakat dan tentunya hasil evaluasi ini juga menunjukkan bahwa izin perusahaan harus dicabut, setelah dicabut, baru kita dudukkan kembali dengan perusahaan,” Tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *