Ojenews.com Pekanbaru Riau.
Negeri Smart City Madani-Kegetiran keuangan daerah untuk setakad ini membuat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk lehib mengkreatifkan diri melalui Organisasi perangkat Daerah (OPD).
Salah satu sasaran yang dilirik untuk dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) non pajak yakni berupa aset tanah Hak Pengelolaan yang disebut dengan HPL.
Untuk itu Pemko Pekanbaru telah membentuk tim pelaksana pemanfaatan aset yang terdiri dari beberapa instansi terkait seperti, BPKAD, Bidang hukum, Inspektorat dan Bidang Ekonomi,dua orang tim ahli dari Akademisi dan Asisten I dan II.
Tim teknis ini dibentuk dengan tugas sebagai berikut, merumuskan draf Peraturan Walikota (Perwako) melakukan penyusunan data nilai dan jumlah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan tanah HPL, melakukan pengumpulan data HGB diatas HPL yang telah habis masa berlakunya (kadaluarsa) mengumpulkan data data HGB yang telah berali menjadi sertifikat hakmilik, mengumpulkan data data HGB yang tidak melakukan pembayaran. Keterangan ini disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Sofaisal melalui Kabag Aset BPKAD Kota Pekanbaru Defino Efka kepada www.ojenews.com diruang kerjanya, Kamis (25/4/19) siang.
Dalam keterangannya Defino Efka menyebutkan bahwa upaya melakukan optimalisasi terhadap aset tanah HPL Pemko tersebut sangat tepat, dan dari sudut pandangnya, aset tanah Hak Pengelolaan (HPL) yang tersebar pada beberapa titik di wilayah kota Pekanbaru itu jika dikelola dan dilakukan optimalisasi akan mampu memberikan sumbangan kepada PAD.
“HPL kita tersebar pada beberapa titik seperti di Jalan Sudirman, di kompelk Ramayana Pasar Sukaramai, Komplek Pasar kodim, Komplek Pasar bawah, Jalan Karet, Jalan Juanda, jalan Cokro aminoto dan Jalan Agus salim.Semua lokasi ini akan menjanjikan PAD yang cukup besar,” sebut Defino Efka.
Dikatakan juga bahwa dari hasil surve yang dilakukan pihaknya dilapangan diketahui bahwa masyarakat pemanfaat HPL menyambut baik atas wacana Pemko pekanbaru untuk melakukan optimalisasi aset tanah HPL.
“Masyarakat setuju untuk dilakukan pendataan ini, dan termasuk juga akan penyesuaian harga ekonomi kekinian,” pungkasnya.(dy).
