Ojenews.com Rohul Riau,-Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kamis (19/6).
Kegiatan yang berlangsung di lantai tiga Kantor Bupati Rokan Hulu ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM. Turut mendampingi Asisten II Setda Rohul H. Ibnu Ulya dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Rohul, Saud Muda Tua Napitu.
Turut hadir sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari berbagai instansi terkait lainnya dan para anggota BPJS.
Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di sektor konstruksi, yang tergolong pekerjaan berisiko tinggi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan menyeluruh terhadap para tenaga kerja.
“Pekerja konstruksi memiliki potensi risiko tinggi, oleh karena itu perlindungan sosial harus menjadi prioritas agar mereka bisa bekerja dengan tenang dan aman,” ujarnya.
Wakil Bupati berharap agar seluruh proyek jasa konstruksi di Rohul memastikan pekerjanya terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan demi keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
Hal senada juga di sampaikan oleh Asisten II Pemkab Rokan Hulu yang program ini audah mendapatkan dukungan dari Bupati Rokan Hulu, agar ke depannya para kontruksi bisa mendaftar anggota nya ke BPJS Rokan Hulu.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Rohul menyampaikan bahwa tujuan utama diskusi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para pelaksana proyek, baik pemerintah maupun swasta, agar mendaftarkan seluruh pekerja konstruksi ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Masih terlihat minim kesadaran dari pelaksana proyek untuk mendaftarkan pekerjanya. Padahal perlindungan ini sangat penting karena dapat menanggung berbagai risiko kerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejauh ini beberapa proyek pemerintah seperti pembangunan Gedung DPRD sudah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, meskipun sebagian lainya belum terdaftar daftar.
Melalui kegiatan ini, BPJS berharap seluruh proyek APBD maupun proyek swasta di Rokan Hulu dapat memastikan pekerjanya mendapatkan perlindungan penuh.
“Dengan dukungan pemerintah, ke depan kami berharap tidak ada lagi pekerja konstruksi yang tidak terdaftar, demi kesejahteraan dan perlindungan mereka dari risiko kerja,” tutupnya.(ratri).
