Kelebihan Bayar Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kuansing Tahun 2019 Jadi Temuan BPK RI,Berujung Pengembalian Dana

  • Whatsapp

Ojenews.com Kuansing Riau,-Terkait temuan BPK RI atas kelebihan pembayaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kuansing tahun 2019, akhirnya berbuntut pengembalian dana.

Dimana temuan BPK RI itu terdapat selisih pembayaran tunjangan perumahan anggota DPRD tahun 2019 sebesar Rp.976 juta dan dana tersebut baru dikembalikan oleh beberapa anggota DPRD Sebesar Rp. 250 juta.

Dimana para anggota DPRD Kuansing yang telah mengembalikan kelebihan adalah Adam, Romi dan Jon sudah mengembalikan lunas.

Terkait perihal itu Kajari Kuansing Hadiman, SH.,MH membenarkan bahwa beberapa diantara anggota DPRD Kuansing yang sudah mengembalikan.

“Ya, sudah ada beberapa orang yang telah mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan Anggota DPRD Kuansing,” ujar Hadiman, Kamis (7/10/21).

Sedangkan ada beberapa mantan anggota DPRD minta waktu di cicil selama 3 bulan sampai 6 bulan dengan membuat surat pernyataan untuk kesanggupan membayar.

Jika tenggang waktu selama 3 bulan sampai 6 bulan, tidak mengembalikan sesuai surat pernyataan kesanggupan membayar, maka kasus ini langsung dinaikkan ke Penyidikan.

“Kalau tahap Penyelidikan masih tahap pencegahan atau istilahnya masih tahap mencari data dan bukti (Pulbaket) pada tahap Penyelidikan krn belum menemukan tersangkanya maka kasus tersebut dapat kami tutup dan kalau tahap Penyidikan apalagi Penyidik telah menetapkan tersangka dan itu berlaku pasal 4 UU Tipikor dan apalagi dikembalikan terdakwa pada tahap penuntutan dan pelakunya sedang diadili maka hanya meringankan aja Bu,”sebutnya.

Begini, jika semua anggota DPRD baik aktif maupun tidak aktif tapi dengan kesadaran mereka telah mengakui selisih tunjangan perumahan sudah dikembalikan pada tahap Penyelidikan (lidik) maka kasus tersebut kami tutup. Karena salah satu tujuan UU Tipikor adalah pemulihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dan jika dikembalikan oleh DPRD pada tahap Penyidikan (sidik) maka kasus tersebut tetap kami lanjutkan sampai proes pengadilan karena pengembalian kerugian negara tidak menghapus perbuatan pidana, beber Hadiman.

Hadiman juga menyampaikan untuk alur pengembalian uang tersebut, Hadiman mengatakan, Mereka harus mengembalikan nya sendiri ke Bank Kepri Riau dengan nomor rekening Kasda Kabupaten Kuansing dan kami hanya menerima bukti setor itu.

“Kami tidak mau menerima uang cas dari DPRD untuk pengembalian dan kami hanya butuh bukti setor STS dan selanjutnya nanti kami akan Kroscek ke Kepala Cabang Bank Kepri Riau dengan membawa STS dari masing-masing DPRD,”pungkas Hadiman.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *