Ojenews.com Bengkalis Riau,- Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni mengapresiasi dukungan dan saran 7 Fraksi DPRD sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna jawaban pandangan umum, Selasa (23/6/2026).
Pemkab Bengkalis menyampaikan jawaban resmi atas pandangan 7 Fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. Pemkab menegaskan komitmen memperkuat PAD, membenahi kinerja BUMD, dan meningkatkan pelayanan publik.
Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni diwakili Sekda Ersan Saputra TH. Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Hendrik Firnanda Pangaribuan didampingi Wakil Ketua III H. Misno. Hadir 24 anggota DPRD dan pejabat Pemkab Bengkalis dari eselon II, III, IV, hingga fungsional. Di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis.
Sebagai tindak lanjut atas masukan dan catatan fraksi-fraksi DPRD. Tujuannya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah agar lebih baik dan berdampak langsung ke kesejahteraan masyarakat.
Pemkab akan:
1. Optimalisasi PAD.Memperketat pemungutan pajak dan retribusi, melengkapi basis data wajib pajak, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk layanan dan pembayaran.
2. Bebah BUMD : Penguatan tata kelola, peningkatan SDM, dan pengembangan unit usaha berdaya saing agar BUMD jadi penggerak ekonomi dan sumber PAD.
3.Pelayanan Publik : Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, meratakan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga pesisir dan pulau terluar.
4.Keuangan Daerah: Memperbaiki sistem perencanaan anggaran, pengelolaan kas, dan penentuan prioritas sesuai kemampuan keuangan.
Pemkab juga bersyukur Pemkab Bengkalis kembali meraih Opini WTP dari BPK ke-13 kali berturut-turut.
Sekda Bengkalis Ersan Saputra TH membacakan jawaban Bupati
“Kami akan terus mengembangkan sumber pendapatan agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lebih maksimal,” ujar Ersan.
“Kami ingin BUMD menjadi penggerak ekonomi sekaligus sumber pendapatan daerah,” tegasnya.
“Predikat WTP harus sejalan dengan peningkatan pelayanan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan warga,” pungkasnya.(INF).
