Digipay: Media Jualan Online Dan Modern Milik Pemerintah Untuk UMKM

Oleh:Wildan Shohabi, Pegawai Pada KPPN Ketapang Kalbar

Dalam rangka memberdayakan geliat UMKM di tanah air, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya yang signifikan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan meluncurkan Digipay, yaitu sebuah sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Sayangnya, di beberapa wilayah, sistem Digipay ini belum benar-benar dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Bahkan, di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, berdasarkan data pada KPPN Ketapang sampai 30 November 2022 hanya terdapat 24 vendor yang terdaftar di sistem Digipay. Itupun masih didominasi oleh vendor dari luar daerah Ketapang dan Kayong Utara, sejumlah 14 vendor. Sedangkan dari Kabupaten Ketapang sendiri hanya 10 vendor yang terdaftar, dan di Kabupaten Kayong Utara masih nihil. Minimnya jumlah vendor yang mendaftar tersebut menjadikan jumlah nominal transaksi melalui Digipay hanya mencapai 20,37 juta Rupiah atau 0,0125% dari pagu belanja barang dan belanja modal di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara yang berjumlah 163,48 miliar rupiah.
Penyebab minimnya jumlah vendor yang terdaftar tersebuttidak terlepas dari kebiasaan transaksi jual beli masyarakat, khususnya pejabat pengadaan di satuan kerja serta pelaku UMKM seperti vendor, toko atau warung di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara yang masih nyaman dengan sistem konvensional. Selain itu,besar kemungkinankarena informasi tentang Digipay tersebut belum tersebar luas di masyarakat, terutama di kalangan penggiat UMKM. Karena itulah, tulisan atau artikel ini, sekali lagi hendak menyosialisasikan tentang Digipay sebagai upaya nyata pemberdayaan UMKM. Dalam artikel ini akan dibahas tentang apa itu Digipay, manfaat Digipay bagi UMKM, satuan kerja pemerintah dan bagi Kementerian Keuangan.

Apa itu Digipay?
Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pembuka, Digipay merupakan sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Selain itu, sistem aplikasi ini juga menggunakan CMS Virtual Account. Digipay ini dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Bank Himbara, yang saat ini masih terbatas pada 3 bank saja yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Digipay yang dirancang sejak tahun 2019 ini menggabungkan antara pengadaan barangataujasa, pembayaran, perhitungan perpajakan, dan pertanggungjawaban atau pelaporan manajerial. Ekosistemnya terbentuk dari kantor atausatuan kerja pengelola Uang Persediaan (UP) APBNdan UMKM (vendor/toko/warung, dll.)dengan berbasis rekening pada bank yang sama.Sederhananya, Digipay ini hampir sama dengan marketplace online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan semacamnya, namun disediakan oleh pemerintah untuk mendukung proses pengadaan barang atau jasa yang berada pada satuan kerja milik pemerintah.

Gambar: Ilustrasi Mekanisme Digipay
Payung hukum penggunaan Digipay ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja. Sedangkan petunjuk teknis penggunaannya disampaikan melalui Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022. Digipay diluncurkan pemerintah dengan tujuan strategis antara lain: 1) Menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efisien dan efektif, 2) Mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara, dan 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara.

Pada tahun 2022 ini, Digipay menjadi inovasi Kementerian Keuangan yang termasuk dalam Top 45 Inovasi Kelompok Umum yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 tahun 2022 tentang Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP tahun 2022.Inovasi tersebut diharapkan tidak berhenti sampai di situ saja.Sangat terbuka kemungkinan bahwa platform Digipay ini akan dikembangkan semakin baik. Salah satu upaya pengembangan yang bisa dilakukan, misalnya adalah dengan mengikutsertakan bank-bank lain selain 3 Bank Himbara untuk masuk ke dalam ekosistem Digipay. Dengan demikian, pegiat UMKM yang tidak memiliki rekening di 3 Bank Himbara tersebut bisa berpartisipasi dan menjadi bagian dari ekosistem yang secara langsung mendukung program kerja pemerintah dengan menjadi penyedia barang maupun jasa yang diperlukan.
Pengembangan tersebut tentu akan semakin mempertegas komitmen Kementerian Keuangan dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diharapkan penerapan digitalisasi pengadaan dalam rangka belanja pemerintah akan semakin diakselerasi mulai tahun 2023, dan Digipay akan menjadi salah satu channel marketplace yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk keberlanjutan / pengembangan usahanya.

Manfaat Digipay
Telah diketahui secara umum bahwasanya digitalisasi memberikan banyak kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan atau sekedar menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Berangkat dari hal tersebut, melalui Digipay Kementerian Keuangan hendak memberikan kemudahan bari para pelaku UMKM untuk bekerjasama dengan satuan kerja pemerintah dalam pengadaan barang maupun jasa. Tentu banyak manfaat yang bisa diambil oleh para pegiat UMKM dengan terdaftar dalam ekosistem Digipay, di antaranya:
1) Pendaftaran sebagai vendor di DigipayBEBAS BIAYA, dan didukung bimbingan teknis oleh KPPN atau perbankan terkait
2) Kepastian pembayaran, karena platformDigipay menyediakan pembayaran terjadwal (scheduled payment)
3) Peluang untuk menjadi rekanan di banyak satuan kerja, tidak hanya satuan kerja di wilayah Ketapang dan Kayong Utara, karena dapat digunakan secara nasional,
4) Peluang mendapatkan pembiayaan perbankan untuk modal pengembangan usaha
5) Sarana promosi vendor, dimana KPPN Ketapang akan menawarkan vendor terdaftar kepada Satuan Kerja di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.
Selain memberikan manfaat bagi UMKM, Digipay ini juga memberikan banyak kemudahan bagi satuan kerja pemerintah, dunia perbankan dan bagi Kementerian Keuangan sendiri sebagai badan regulator. Manfaat yang bisa diperoleh oleh satuan kerja pemerintah dengan Digipay ini, di antaranya:
1) Otomatisasi dan efisiensi, seluruh proses dijalankan secara otomatis serta dapat menghemat biaya transportasi
2) Integrasi pengadaan, pembayaran, perpajakan, dan pelaporan
3) Penyederhanaan pertanggungjawaban (platform Digipay menghasilkan dokumen SPJ),
4) Menghilangkan moral hazard, dengan menghadirkan transparansi dan akuntabilitas.
Adapun dari sisi perbankan, manfaat Digipay antara lain:
1) Pasar baru kredit dan kemudahan monitor (dengan mempertimbangkantrackrecord vendor pada Digipay)
2) Layanan bagi targeted segment
3) Brand mitra pemerintah, akan mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat.
Kemudian bagi Kementerian Keuangan / Auditor / Aparat Penegak Hukum, manfaat Digipay antara lain:
1) Manajemen likuiditas yang lebih efisien (kemudahan dalam memonitor saldo kas)
2) Perencanaan kas yang lebih efektif, karena pembayaran atas pengadaan barang dan jasa lebih terjadwal
3) Data analytics untuk pertimbangan pembuat kebijakan
4) Mengurangi potensi fraud, mengingat transaksi dijalankan melalui sistem dan tidak ada pertemuan langsung antara satker dan vendor)
5) E-audit (data Digipay dapat digunakan untuk e-audit)
6) Memastikan kepatuhan wajib pajak, dengan perhitungan pajak secara otomatis pada Digipay.

Penutup
Sebagai penutup, Kementerian Keuangan melalui KPPN yang ada di daerah-daerah dalam hal ini KPPN Ketapang mengajak pada pelaku UMKM yang di wilayah Kabupatan Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara untuk bersama-sama memanfaatkan platform Digipay ini. Karena itulah bagi vendor atau UMKM yang berminat untuk mendaftar ke ekosistem Digipay dapat mengisi data melalui form: bit.ly/DIGIPAYKETAPANG dan/atau menghubungi customer service officer (CSO) KPPN Ketapang. Adapun syarat yang diperlukan untuk menjadi vendor Digipay, antara lain: Menyiapkan data NIK, data bank (nomor dan nama rekening), SIUP atau surat keterangan usaha dari RT/RW/Kelurahan, dan data NPWP (apabila tanpa NPWP, perhitungan pajaknya akan disesuaikan aturan perpajakan), serta melakukan upload produk pada aplikasi Digipay.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *