BUMDes, Pilar Pembangunan Menuju Kemandirian: Sebuah Harmoni Bagi Negeri

  • Whatsapp

INHIL – Narasi desa sebagai entitas terdepan dalam segala proses pembangunan membuat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melahirkan Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi. Program ini menitikberatkan pada pengembangan ekonomi kawasan perdesaan melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

BUMDes dipercaya mampu menjadi pilar pembangunan menuju kemandirian desa. Upaya mewujudkan cita-cita itu ditunjang adanya kebijakan Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang dengan sendirinya menciptakan sebuah harmoni bagi Kabupaten Indragiri Hilir, daerah berjuluk “Negeri Seribu Parit”.

Pukul 11.00 WIB, Jalan Lintas Samudra II di Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tampak lengang. Matahari hampir berada tepat di atas kepala. Hawa panas menyergap, menyengat kulit. Debu beterbangan ketika kendaraan sesekali melintas di jalan rigid yang baru beberapa tahun lalu rampung pengerjaannya.

Mulyono (52), tampak bersiap keluar dari sebuah bangunan kantor yang terletak sedikit menjorok ke dalam. Kantor itu, berdiri berdampingan dengan kantor Desa Rumbai Jaya dan sebuah aula.

Selain Mulyono, di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lancang Kuning itu, beberapa staf juga terlihat sibuk melayani sejumlah warga yang datang.

Setiap pagi, Mulyono senantiasa berangkat ke kantor untuk memulai aktifitasnya sebagai seorang direktur. Ruang berukuran tak lebih dari 6 meter persegi, menjadi wadah baginya bekerja.

Beberapa kali dalam sepekan, Mulyono berkeliling desa untuk melihat langsung perkembangan sapi milik BUMDes Lancang Kuning yang dipelihara oleh warga.

Berkat ketekunannya, BUMDes Lancang Kuning menjadi salah satu BUMDes terbaik dengan keuntungan hingga ratusan juta per tahun. Tercatat, pada tahun buku 2020 lalu, BUMDes Lancang Kuning berhasil meraup laba senilai lebih dari Rp 135 juta.

Mulyono telah selesai bersiap. Dia bergegas keluar dan mengambil sepeda motornya yang terparkir di halaman kantor untuk menuju ke lokasi kandang sapi.

Sesampainya di sana, Mulyono pun membuka kandang dan memperlihatkan 4 ekor sapi jenis Limosin. “3 kuintal ini,” ujar Mulyono memperkirakan berat seekor sapi Limosin yang tengah dipegangnya.

Direktur BUMDes Lancang Kuning, Mulyono saat berada di kandang sapi milik BUMDes Lancang Kuning, Selasa (8/6/2021). Sumber Foto: Dok. Istimewa

 

 

Di bagian lain kandang beratap terpal, Mulyono melirik ke arah seekor anak sapi Bali, “Kalau ini, baru umur seminggu. 2 minggu beli, induknya melahirkan,” ungkap Mulyono sambil memberikan pakan jerami kepada pedet itu.

Berselang 10 menit, Mulyono beranjak menuju sebuah rumah tak jauh dari lokasi kandang. Di tempat itu, juga terdapat sebuah kandang sapi. “Ini tempat menjual sapi,” kata Mulyono sembari menuju kandang dengan 8 ekor sapi berjenis limosin yang berbadan tegap.

Kedatangan Mulyono disambut oleh Nuryanto, penjaga tempat penjualan sapi yang tengah asik menikmati kopi di samping kandang. “Ini seminggu lagi lahiran,” tutur Nuryanto bergerak dari kursinya dan menunjuk seekor sapi Limosin berkulit cokelat kehitaman.

Mulyono melempar senyum. Dia melangkah perlahan menghampiri sapi itu. “Kemarin belinya Rp 22 juta. Pernah ditawar Rp 25 juta, belum dilepas,” kata Mulyono ringan.

Di tempat penjualan sapi, calon pembeli dapat melihat sapi secara langsung. Pilihan yang ada, umumnya sapi berjenis Limosin dan sapi Bali. Proses negosiasi pun dapat dilakukan di tempat.

Mulyono bercerita, awal mula BUMDes Lancang Kuning bergerak di bidang ternak sapi adalah pada tahun 2016, tepat pada tahun pertama berdirinya BUMDes Lancang Kuning. Tak sedikit pihak yang meragukan keberhasilan bidang bisnis yang akan digeluti itu.

Pada tahap awal, BUMDes Lancang Kuning hanya bermodalkan 29 ekor sapi melalui anggaran yang tersedia kala itu sebesar Rp 500 juta, bersumber dari kas BUMDes yang semula merupakan Unit Ekonomi Desa – Simpan Pinjam atau UED – SP.

BUMDes Lancang Kuning menerapkan pola kemitraan melalui sistem bagi hasil dengan masyarakat yang memelihara sapi BUMDes. Masyarakat berhak atas 60 persen keuntungan, sementara pihak BUMDes memperoleh 40 persen dari hasil penjualan sapi.

“Yang kita jual itu sapi berumur 1 tahun. Harga Sapi Bali umur 1 tahun jantan dibanderol Rp 8-9 juta, betina Rp 5-6 juta. Sementara Sapi Limosin umur 1 tahun jantan dijual di harga Rp 10-11 juta dan betina Rp 8-9 juta,” papar Mulyono.

Pola kemitraan yang diterapkan BUMDes Lancang Kuning dengan memegang teguh prinsip pemberdayaan juga memungkinkan warga yang memelihara sapi untuk memiliki pedet yang dilahirkan oleh sapi yang dipeliharanya.

“Tinggal bayar 40 persen dari total harga pedet. Pembayaran bisa diangsur. Kalau tidak ingin memiliki sepenuhnya, warga bersangkutan masih bisa memelihara sampai beranak-pinak tanpa mengurangi persentase kepemilikan sapi sebesar 60 persen,” kata pria berkumis tebal itu.

Memang, menggapai tujuan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Begitu pula lah yang dialami oleh BUMDes Lancang Kuning. Di masa awal, perjalanan BUMDes sempat tersendat, sebab usaha yang dijalankan adalah penggemukan. Kendalanya, diungkapkan Mulyono, terdapat pada fase penjualan hewan ternak, yang mana BUMDes dan peternak kesulitan mencari pasar untuk sapi Limosin. Hingga akhirnya, BUMDes ‘banting stir’ dan lebih memilih usaha pengembangbiakan.

Pada tahun 2018, BUMDes Lancang Kuning memperoleh dana segar guna pengembangan. Pemerintah Desa Rumbai Jaya melalui dana desa memberikan penambahan penyertaan modal senilai Rp 350 juta. Alhasil, BUMDes Lancang Kuning bersama kelompok ternak dan peternak lokal mandiri Desa Rumbai Jaya memiliki total 600 ekor sapi saat ini.

Bagi Mulyono, kesuksesan pengembangbiakan sapi tidak cukup hanya diukur berdasarkan seberapa banyak jumlah sapi yang dimiliki BUMDes Lancang Kuning, namun lebih ke arah bagaimana BUMDes mampu berperan aktif dalam pemberdayaan kelompok ternak dan peternak lokal mandiri di Desa Rumbai Jaya, membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta.

Maka itu, pihak BUMDes Lancang Kuning terus melakukan pembinaan terhadap kelompok ternak dan peternak lokal mandiri. Salah satu bentuk pembinaan, ialah dengan penyediaan modal bagi masyarakat Desa Rumbai Jaya yang berniat memulai usaha ternak sapi secara mandiri.

Bagi kelompok ternak, pembinaan cenderung dilakukan dalam bentuk vaksinasi terhadap sapi. Jenis sapi Bali diketahui rentan terserang penyakit Jembrana dan berpotensi menular kepada sapi lain. “Melalui BUMDes diberi vaksin dan dicek terus rutin sapi-sapinya. Biasanya bulan Maret atau April, waktu memasuki kemarau,” ujar Mulyono.

Beragam penghargaan telah diterima BUMDes Lancang Kuning atas keberhasilan pengembangbiakan sapi. Sederet prestasi ini membawa BUMDes Lancang Kuning menjadi salah satu role model pengembangbiakan sapi di Kabupaten Indragiri Hilir. Tak jarang, desa tetangga mengungkapkan keinginan untuk belajar pada BUMDes Lancang Kuning.

Ke depan, BUMDes Lancang Kuning juga berencana menambahkan jenis sapi perah dalam unit usaha pengembangbiakan sapi. Tak sebatas itu saja, pendirian pasar ternak yang akan menjadi satu-satunya di Kabupaten Indragiri Hilir telah pula masuk dalam agenda BUMDes Lancang Kuning.

Direktur BUMDes Lancang Kuning, Mulyono beserta jajaran staf di halaman Kantor BUMDes Lancang Kuning, Selasa (8/6/2021). Sumber Foto: Dok. Istimewa

 

Produktifitas BUMDes Lancang Kuning yang mampu memberikan sumbangsih bagi desa, terutama pembangunan disambut gempita oleh banyak pihak. Tercatat, laba usaha BUMDes Lancang Kuning pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 135.957.000 atau naik hingga lebih dari 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tentu saja, kenaikan laba usaha BUMDes itu sejalan dengan bertambahnya Pendapatan Asli Desa atau PADes. Sebab, desa berhak atas 10 persen laba usaha BUMDes seperti yang telah diatur dalam ketentuan.

Dukungan Pemerintah Desa Rumbai Jaya pun terus mengalir bagi BUMDes Lancang Kuning menyusul prestasi yang ditorehkan. Misalnya saja, sebagaimana yang dikemukakan Sekretaris Desa Rumbai Jaya, Riyanto, dalam hal pengembangan unit-unit usaha baru, pemerintah desa senantiasa membuka peluang untuk BUMDes kebanggaan masyarakat Desa Rumbai Jaya itu mengakses modal finansial.

“Dari kurun waktu 2018-2020 ada penyertaan modal sebesar Rp 546.000.000,- untuk pembelian sapi. Modalnya berasal dari Dana Desa dan Bantuan Keuangan Provinsi Riau masing-masing Rp 350.000.000,- dan Rp 196.000.000,-,” ungkap Riyanto.

Tahun ini, Riyanto menuturkan, Pemerintah Desa Rumbai Jaya akan kembali menggelontorkan dana sebesar Rp 350 juta kepada BUMDes Lancang Kuning guna membentuk unit baru, yakni unit alat berat.

“BUMDes cukup mengajukan proposal saja. Setelah itu, dilihat kelayakannya oleh pemerintah desa dibantu pendamping desa. Kalau layak, kita bantu. Inilah wujud dukungan pemerintah desa terhadap BUMDes, memberi kemudahan untuk pengembangan,” tuturnya.

Riyanto mengatakan, BUMDes merupakan pilar pembangunan desa. Manfaat yang dihasilkan BUMDes tampak begitu nyata bagi desa.

Posyandu Ternak sekaligus pemberian vaksin bagi sapi di Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selasa (15/10/2019). Sumber Foto: Dok. Istimewa

 

 

 

DMIJ PT

Kisah sukses BUMDes Lancang Kuning dalam pengelolaan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat hingga berdampak positif terhadap pendapatan asli desa, tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang menitikberatkan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan melalui Badan Usaha Milik Desa dalam program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi (DMIJ PT), saat ini tampak membuahkan hasil.

Sejak awal, program DMIJ PT dengan fokus pengembangan ekonomi kawasan perdesaan melalui BUMDes yang diinisiasi pada 2019 lalu oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, diyakini mampu meningkatkan perekonomian desa dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Menurut Yusni Azizah, spesialis BUM Desa dan Pengembangan Ekonomi Program DMIJ PT, pendirian Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menciptakan kemandirian desa, sehingga desa memiliki pendapatan sendiri, tanpa harus menunggu bantuan pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat.

“BUMDes ini yang berperan dalam pembiayaan pembangunan desa. Pendapatan yang dihasilkan dari perputaran usaha dijadikan Pendapatan Asli Desa,” terang Yusni.

Yusni menilai, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berbasis potensi lokal, baru akan dapat menggerakkan perekonomian desa apabila ada komitmen kerjasama yang erat antara pemerintah desa dan masyarakat.

Meski diluncurkan pada awal 2019, fokus perhatian terhadap BUMDes secara efektif dilakukan memasuki pertengahan sampai akhir tahun 2019. Di medio tahun 2019, DMIJ PT mulai membenahi 197 BUMDes yang ada di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir.

Sejumlah BUMDes mulai produktif. Hal ini diindikasikan dengan kenaikan nilai laba usaha kumulatif BUMDes Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun berikutnya, dari yang semula Rp 1.126.685.808, menjadi Rp  1.692.496.209 di tahun 2020.

Kenaikan laba usaha kumulatif ini, diikuti pula oleh kenaikan lebih dari 2 kali lipat Pendapatan Asli Desa kumulatif Kabupaten Indragiri Hilir, yang pada tahun 2019 berjumlah Rp 241.536.828 menjadi Rp 512.752.380 pada tahun 2020.

Yusni membagi 3 kategori Badan Usaha Milik Desa, yakni sehat, berkembang dan tidak sehat. Masing-masing kategori mendapatkan treatment berbeda sebagai bentuk pendampingan dari DMIJ PT.

Bagi Badan Usaha Milik Desa yang masuk kategori sehat, diungkapkan Yusni, pihaknya membuka ruang komunikasi untuk konsultasi perihal pendirian unit-unit baru BUMDes.

Sementara, bagi Badan Usaha Milik Desa yang menyandang status berkembang, dilakukan pengawasan. “Proses perjalanan BUMDes itu diawasi dari mulai penyusunan rencana kegiatan hingga pelaksanaan. Bahkan, sampai nanti dilakukan ekspos kegiatan, bagaimana promosi, itu lah yang difasilitasi,” jelas Yusni.

Berbeda halnya dengan Badan Usaha Milik Desa yang berstatus tidak sehat. Untuk BUMDes kategori ini, DMIJ PT membantu mengeksplorasi potensi desa, sebelum unit usaha alternatif dipilih. Pendampingan terhadap BUMDes tidak sehat dilakukan pada seluruh tahapan hingga status BUMDes bergeser menjadi berkembang bahkan sehat.

“Namun, biasanya untuk BUMDes tidak sehat ini respon masyarakatnya yang kurang. Ini lah faktor yang sering ditemui, selain adanya faktor-faktor lain,” ungkap wanita yang sekitar 2 tahun belakangan mengemban jabatan spesialis BUM Desa dan Pengembangan Ekonomi Program DMIJ PT.

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa memerlukan dukungan multipihak, utamanya pemerintah desa dan masyarakat. Partisipasi masyarakat ditambah dorongan oleh pemerintah desa diyakini merupakan kunci pengembangan BUMDes.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir, Dwi Budiyanto mengatakan, kehadiran BUMDes memang dimaksudkan untuk menunjang perekonomian desa dan memberikan tambahan pendapatan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

“Dengan begitu, akan tercipta kemandirian desa dalam upaya pelaksanaan pembangunan. Masyarakat desa juga akan lebih sejahtera karena ada keterlibatan sebagai wujud pemberdayaan di situ,” tuturnya.

Dwi juga mengatakan, pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal desa menekankan pentingnya inovasi dan kreatifitas. Dengan begitu, peluang BUMDes untuk menembus pasar akan lebih terbuka.

Tak sedikit BUMDes yang berhasil dari sisi produksi namun gagal mengakses pasar. Daya saing yang tinggi tidak menutup kemungkinan permintaan atas komoditas BUMDes stagnan bahkan cenderung rendah. Hal ini tentunya memunculkan kerugian serta mempersulit pengembangan BUMDes.

“Itu yang membuat adanya BUMDes berkembang, ada pula yang ‘gulung tikar’ karena tidak berjalan diterpa persaingan pasar. BUMDes harus jeli melihat pasar,” tutur Dwi.

Mengatasi persaingan pasar yang ketat, Dwi mengatakan, pihaknya tidak serta merta melepas tangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir turut membantu BUMDes dengan cara berkoordinasi bersama sejumlah lembaga terkait, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintahan.

Dukungan teknis itu, diungkapkan Dwi, tidak hanya berlaku pada konteks membuka akses pasar. Namun, bagi BUMDes yang akan melakukan pengembangan melalui pendirian unit-unit bisnis baru juga diterapkan hal serupa.

“Contohnya, ada BUMDes yang akan mendirikan unit baru yang memerlukan dukungan. Kami fasilitasi, kami bangun komunikasi dan merekomendasikan ke lembaga bersangkutan. Tapi, harus BUMDes yang sehat, kami tidak sembarangan merekom-kan,” kata Dwi.

Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Muhammad Wardan meluncurkan program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi, Rabu (23/1/2019). Sumber Foto: Diskominfopers Kabupaten Indragiri Hilir

 

Keselarasan Pusat dan Daerah

Atensi terhadap BUMDes, tidak cuma datang dari pemerintah daerah, melainkan juga pemerintah pusat melalui kebijakan dana desa sejak tahun 2015 lalu. Pemerintah daerah selaku subordinasi pun memanfaatkan momentum ini guna mengoptimalkan kinerja BUMDes di Kabupaten Indragiri Hilir. Keselarasan kebijakan pemerintah pusat dengan alokasi dana desa dan daerah dengan program DMIJ PT, akan menjadi katalisator pengembangan dan perbaikan BUMDes.

“Pengembangan dan revitalisasi BUMDes adalah salah satu prioritas penggunaan dana desa. BUMDes dianggap ujung tombak untuk pertumbuhan ekonomi di desa,” terang Dwi.

Pada tataran pelaksanaan, Dwi mengatakan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan fasilitasi, dan pembimbingan serta pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa ini bukan block grand yang bisa dipakai semaunya. Tapi diarahkan untuk suatu program yang menunjang target pemerintah pusat.

“Di sini lah pintu masuk DMIJ PT memaksimalkan fokus pengembangan ekonomi pedesaan melalui BUMDes. Sebagian dari dana desa diarahkan untuk menstimulus BUMDes, meski keputusan akhir penggunaan dana desa kembali kepada desa,” kata Dwi.

Keselarasan DMIJ PT, program unggulan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan kebijakan dana desa dari pemerintah pusat diharapkan menghasilkan dampak positif tidak hanya kepada BUMDes, tapi juga desa secara luas. “Yang kita harapkan itu BUMDes dapat berkembang, desa juga maju dan mandiri,” ungkap Dwi.

Untuk melihat status kemajuan dan kemandirian desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan perangkat indikator yang dikembangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM).

Berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir, untuk tahun 2020 Kabupaten Indragiri Hilir sendiri telah memiliki 19 desa yang berstatus maju dengan 76 desa berkembang, 100 desa tertinggal dan 2 desa sangat tertinggal dari total 197 desa yang terindeks.

Terdapat progres untuk status desa dalam IDM. Sebelumnya di tahun 2019, Kabupaten Indragiri Hilir hanya memiliki 11 desa maju dengan 11 desa masuk kategori sangat tertinggal.

“Pencapaian ini harus ditingkatkan lagi. Target di tahun 2023, Kabupaten Indragiri Hilir setidaknya akan memiliki 10 desa mandiri, 50 desa maju dengan 137 desa sisanya adalah desa berkembang,” tutur Dwi.

Di lain sisi, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Muhammad Wardan mengatakan, BUMDes memiliki peran sentral bagi desa. Sebagai bagian dari program DMIJ PT, BUMDes diharapkan dapat menjadi lokomotif ekonomi yang akan berkontribusi terhadap pembangunan desa dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

“Lembaga ekonomi desa adalah BUMDes ini. Saya berharap BUMDes yang sudah berdiri agar benar-benar melaksanakan fungsinya. Fungsinya adalah menggali potensi-potensi yang ada di desa dan merealisasikan potensi itu menjadi tambahan pendapatan bagi desa maupun masyarakat di sana,” ujar Wardan ketika mengukuhkan pengurus BUMDes se-Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir.

Wardan meminta kepada instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar mengawal dan mengarahkan BUMDes, menjadikan BUMDes saka guru pertumbuhan ekonomi bagi desa.

“BUMDes adalah wadah bagi desa meningkatkan geliat ekonominya dari usaha-usaha yang dinaungi. Apalagi jika ditunjang dengan terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan BUMDes di masing-masing desa,” tutup Bupati.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *