Ojenews.com Ketapang Kalbar,- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menyelenggarakan Media Briefing Kinerja Belanja Instansi Vertikal, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Desa periode Maret 2023, yang dihadiri secara daring oleh seluruh
perwakilan instansi vertikal melalui Duta Satuan Kerja, pimpinan dan perwakilan perbankan se-Ketapang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang dan Badan Keuangan Daerah Kayong Utara, dan media massa lokal.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, SST.Ak, M.Comm, membuka media briefing sekaligus menyampaikan kinerja: belanja instansi pemerintah dan transfer ke daerah; penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro (UMi); serta digitalisasi pembayaran (Kartu Kredit Pemerintah dan Cash Management System).
Sampai dengan 28 Maret 2023, Ismail menyampaikan bahwa secara keseluruhan, realisasi belanja yang disalurkan KPPN Ketapang mencapai Rp450,29 Miliar dari alokasi Rp3,11
Triliun atau sebesar 14,47 persen.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalui Instansi Vertikal sampai dengan 28 Maret 2022 mencapai Rp78,00 Miliar atau 18,62% dari alokasi Rp418,84 Miliar. Secara Month to Month Kinerja belanja Pusat menunjukkan akselerasi naik untuk semua jenis belanja, baik belanja
pegawai, barang, maupun modal, serta telah mencapai target penyerapan anggaran triwulan I 2023.
Peningkatan tersebut didukung oleh komitmen para pimpinan dan pengelola
keuangan instansi vertikal yang semakin baik, bahwa penyerapan anggaran yang tepat waktu sangat penting untuk mendukung pergerakan kebangkitan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, hal yang perlu diperhatikan kemudian adalah akurasi antara RPD (Rencana Penarikan Dana) dan realiasi, agar tidak menimbulkan Deviasi Halaman III DIPA melebihi 5%.
Realisasi Transfer ke Daerah sampai dengan 28 Maret 2023 mencapai Rp372,30 Miliar atau 13,83% dari alokasi Rp2,69 Triliun.
“Instansi vertikal, penyerapan optimal secara akumulatif sampai 28 Maret 2023 namun tingkat ketepatan waktu penyerapan per bulannya. Untuk Pemda, penyaluran Dana Desa Tahap I dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa Triwulan I masih proses persyaratan dan belum 100 persen ke seluruh desa”, pesan Ismail.
Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil atau UMKM,
Pemerintah melalui marketplace pemerintah yaitu Digipay Satu terus memperluas potensi akses pasar untuk UMKM di Kab. Ketapang dan Kayong Utara.
Terlebih, didukung oleh penyediaan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMi (Ultra Mikro), diharapkan makin
banyak UMKM yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Pihaknya terus mengkampanyekan Digipay dalam berbagai kesempatan kepada masyarakat seperti yang baru baru ini Bazar UMKM tanggal 29 s,d, 30 Maret 2023 di Kantor
Pajak Ketapang.
Di akhir Media Briefing, Kepala KPPN Ketapang menambahkan bahwa pihaknya terus mengawal kelancaran penyaluran APBN di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang dialokasikan seluruhnya Rp 3,11 Triliun sampai akhir tahun 2023.
“Instansi vertikal, sesuai dengan ketentuan teknis THR nanti, agar dapat bersiap-siap
mengawal rencana penarikan dana unit masing-masing, dan diharapkan penyaluran THR ASN tuntas sebelum libur lebaran, dan Pemda kiranya dapat mengakselerasi persyaratan penyaluran dana desa, sehingga dana desa tahap 1 dan BLT triwulan I terakselerasi
maksimal.(Tim Kehumasan KPPN Ketapang Provinsi Kalimantan Barat – 2023).
