Ojenews.com Bengkalis Riau,-Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen memperkuat Pendapatan Asli Daerah, membenahi kinerja BUMD, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Komitmen itu disampaikan sebagai tindak lanjut atas masukan 7 fraksi DPRD dalam Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni yang diwakili Sekretaris Daerah Ersan Saputra TH dalam Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, Selasa 23 Juni 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Hendrik Firnanda Pangaribuan didampingi Wakil Ketua III H. Misno. Hadir 24 anggota DPRD serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional di lingkungan Pemkab Bengkalis.
Dalam jawaban resmi yang dibacakan, Ersan mengatakan Pemkab Bengkalis mengapresiasi dukungan dan saran legislatif. Menurutnya, masukan tersebut menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang lebih baik.
Untuk optimalisasi PAD, Pemkab akan memperketat pemungutan pajak dan retribusi, melengkapi basis data wajib pajak, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem layanan dan pembayaran.
“Kami akan terus mengembangkan sumber pendapatan agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lebih maksimal,” ujar Ersan.
Terkait BUMD, pemerintah menegaskan perusahaan daerah harus dikelola secara profesional. Langkahnya meliputi penguatan tata kelola, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan unit usaha yang berdaya saing.
“Kami ingin BUMD menjadi penggerak ekonomi sekaligus sumber pendapatan daerah,” tegasnya.
Pemkab juga menanggapi catatan DPRD di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar. Upayanya mencakup peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan sarana prasarana, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan air bersih, hingga pemerataan pembangunan ke wilayah pesisir dan pulau terluar.
Di bidang keuangan, Pemkab menyatakan akan terus memperbaiki sistem perencanaan anggaran, pengelolaan kas, serta penentuan prioritas pembangunan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Dalam kesempatan itu Ersan juga menyampaikan rasa syukur karena Pemkab Bengkalis kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-13 kali berturut-turut.
Namun ia menegaskan, WTP bukan tujuan akhir.
“Predikat WTP harus sejalan dengan peningkatan pelayanan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan warga,” pungkasnya.(Inf).
