Masyarakat Sentajo Raya Kecewa atas Ketidakhadiran Ketua DPRD Dalam Rapat Paripurna Ranperda LPJ APBD

Ojenews.com Kuansing Riau,-Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban (LPJ) APBD adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat pengaturan. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, SKPD Pemrakarsa membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Biro Hukum dan SKPD terkait pada minggu (31/07) malam.

Pada saat rapat tersebut dihadiri oleh 25 orang anggota DPRD Kuantan Singingi sedangkan yang tidak hadir berjumlah 10 orang anggota DPRD termasuk diantaranya Ketua DPRD Kuantan Singingi dari total keseluruhan anggota 35 orang.

Dani Saputra masyarakat sentajo raya ikut berkomentar terhadap tindakan yang dilakukan Ketua DPRD Kuansing Adam Sukarmis.
“Saya merasa kecewa terhadap ketidakhadiran Ketua DPRD Kuansing pada acara paripurna Ranperda Pertanggung jawaban APBD Kuantan Singingi, sangat berbeda dengan alasan mereka saat memperjuangkan SK guru P3K yang pro kepada rakyat, namun nyatanya Ketua DPRD tersebut Absen tanpa keterangan pada saat sidang soal rakyat” ucap Dani.

Dani Saputra menerangkan bahwa tidak lama sebelum ini pernah melakukan AKSI DEMO di Gedung DPRD terkait Permasalahan yang ada di Kuantan Singingi.
“Ini sudah kesekian kali nya saya merasa kecewa terhadap tindakan yang dilakukan ketua DPRD, pernah pada waktu setelah kami melakukan Aksi Demo kami di imingi akan disurati untuk melaksanakan hearing untuk mencari titik terang permasalahan Hutan Produksi Terbatas tanpa izin”ucap Dani

Dani juga menjelaskan permasalahan Fraksi Golkar yaitu Belum dilantiknya PAW anggota fraksi golkar yang belum ditunjuk.
“Belum lagi permasalahan terkait PAW Golkar yang sudah 4 tahun ini belum ada titik terang siapa yang di PAW kan, saya meminta kepada Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi kinerja DPD Golkar Kuantan Singingi”Tambah dani dengan tegas.

“Saya mengapresiasi Wakil Ketua 1 DPRD Zulhendri S. PWK telah melaksanakan Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kuantan SingingiSingingi”tutup Dani.

Sementara itu, Anggota DPRD Kuantan Singingi melalui Juru Bicara Azrori Analke apas menyatakan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kuantan Singingi telah layak dijadikan Peraturan Daerah.

Sementara, ketua DPRD kabupaten Kuantan Singingi ketika dimintai keterangan melalui pesan whatsapp sampai berita ini terbit belum memberikan keterangan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *