Ojenews.com Ketapang,-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menyelenggarakan Media Briefing Kinerja Belanja APBN di wilayah kerjanya. Acara ini diadakan secara daring dan dihadiri oleh pejabat perbendaharaan dari satuan kerja (satker) instansi vertikal, perbankan se-Ketapang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kayong Utara, serta media massa lokal. Kelancaran acara ini mencerminkan komitmen KPPN Ketapang dalam memberikan informasi terkini mengenai kinerja belanja APBN dan memperkuat kerja sama dengan para pemangku kepentingan di wilayah Ketapang dan Kayong Utara.
Secara keseluruhan, realisasi belanja yang disalurkan KPPN Ketapang per 28 Februari 2024 mencapai Rp384,91 Miliar alokasi Rp3,21 Triliun, mengalami kenaikan penyerapan hampir 200 Miliar dari realisasi bulan Januari lalu. Hal ini tidak lepas dari dukungan Pemda, Perbankan, dan Satker mitra KPPN Ketapang yang terus mengawal APBN agar dapat diserap optimal.
Penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator yang dinilai dalam nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). Jika penyerapan rendah, maka dimungkinkan terdapat kendala operasional yang dapat menghambat pelaksanaan program.
Sampai dengan akhir Februari 2024, Kepala KPPN Ketapang, Ismail, S.ST.Ak.M.Comm., menyampaikan bahwa nilai Penyerapan dan Deviasi Anggaran Satker KPPN Ketapang sangat baik, ditunjukan dengan sebanyak 22 dari 46 Satker berkinerja 100, mencerminkan tingkat konsistensi antara rencana alokasi anggaran dan implementasinya di lapangan. Pihaknya mengapresiasi kinerja tersebut dan meminta satker agar dapat terus mempertahankan serta meningkatkan kinerja baiknya hingga akhir tahun.
Pada media briefing kali ini, Ismail juga menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran di wilayah Ketapang dan Kayong Utara berdampak positif terhadap kesejahteraan dan laju perekonomian salah satunya melalui proyek dan program strategis pengendalian inflasi sejak 2023.
Beberapa diantaranya yakni proyek Pengembangan Pelabuhan Kendawangan yang dilakukan Satker UPP Kendawangan dengan capaian 100%, keberhasilan Sensus Pertanian yang dilakukan BPS Ketapang dengan capaian 100%, program Peningkatan Produksi Pertanian melalui Dana Desa yang memiliki capaian 96,72%, serta salah satu proyek yang baru berjalan di 2024 yakni Pembangunan Terminal Kargo oleh Satker UPBU Rahadi Oesman.
Program digitalisasi pembayaran juga masih terus digalakkan oleh KPPN Ketapang bekerja sama dengan Perbankan di wilayah Kab. Ketapang dan Kayong Utara. Untuk meningkatkan meningkatkan keandalan dan transparansi belanja Pemerintah, satker diharapkan dapat terus meningkatkan transaksinya dengan memanfaatkan platform marketplace Pemerintah yaitu Digipay Satu, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dan penggunaan Cash Management System (CMS).
Hingga Februari 2024, implementasi KKP (Kartu Kredit Pemerintah) masih terus mengalami kenaikan. Terdapat 7 satker telah bertransaksi menggunakan KKP dengan transaksi terbanyak dilakukan oleh Politeknik Negeri Ketapang. Adapun menyusul Satker Kantor Imigrasi Ketapang sebagai satker yang pertama bertransaksi menggunakan Digipay di 2024, Satker KPPN Ketapang dan KPP Pratama Ketapang juga sudah bertransaksi menggunakan Digipay di bulan Februari ini.
KPPN Ketapang terus menghimbau satker agar dapat terus berpartisipasi aktif dalam bertransaksi menggunakan CMS, KKP, dan Digipay serta perlunya dukungan perbankan untuk dalam mengasistensi satker dan UMKM agar dapat masuk ke dalam ekosistem Digipay Satu.
Di akhir kegiatan, Kepala KPPN Ketapang menambahkan bahwa peran satuan kerja, dalam menjaga dan meningkatkan nilai IKPA serta peran perbankan, dan pemda dalam mendukung penyerapan anggaran sangat menentukan bagi kesuksesan program yang dijalankan serta program-program strategis pemerintah. Diharapkan ke depan dapat terus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.
Tim Kehumasan KPPN Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat – 2023
