Ojenews.com Bengkalis Riau,-Krisis air baku di waduk Perusahaan Daerah (Perumda) Tirta Terubuk kembali terulang. Hujan deras dua hari menguyur Bengkalis tidak bisa meningkatkan debit air waduk. Saat ini kondisi air baku di waduk hampir kering dengan turbiditas (kekeruhan air) tinggi. Akibatnya, teknologi Nanofilter yang selama ini digunakan PDAM lumpuh.
Untuk menyuplai air bersih ke pelanggan PDAM kembali sistem konvensional menggunakan zat kimia untuk memurnikan air agar layak dikonsumsi.
Kondisi ini disampaikan oleh Kepala Bagian teknik Perumda Tirta Terubuk, B Harry Kumbara ketika dihubungi pada Sabtu (29/11/2025) siang.
Menurut Kumbara, kondisi waduk hampir kering, produksi air bersih turun drastis dari 65 liter per detik menjadi 30 liter per detik. Sebaliknya biaya produksi justru naik 200 persen karena harga bahan untuk produksi konvensional mahal.
“Tingginya turbiditas membuat Nanofilter lumpuh. Kita coba konvensional, produksi saat ini hanya 30 liter per detik dari semula 65 liter per detik. Tapi, ongkos produksi naik 200 persen,” kata Kumbara.
Masih menurut Kumbara, berkurang produksi membuat tekanan air tak bisa menjangkau pelanggan yang jaraknya jauh dari pusat produksi. Untuk itu, pihaknya memohon maaf kepada pelanggan PDAM yang tidak bisa menikmati air bersih.
“Karena produksi kurang, tekanan air ke pelanggan juga kurang. Pelanggan yang rumahnya jauh pipanya hanya berisi angin, bukan air,” ujarnya.
Ijal warga Kelurahan Rimba Sekampung salah seorang pelanggan PDAM mengeluhkan pelayanan perusahaan plat merah tersebut. Pasalnya, sudah hampir sebulan air tak mengalir ke rumahnya dan rumah petak miliknya. Akibatnya, penghuni rumah petak tersebut pindah.
“Ini bukan persoalan teknis, tapi sudah berdampak pada kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga stabilitas sosial masyarakat,” jerit Ijal, Sabtu siang.
Menurut Ijal, sudah sebulan lebih dia dan masyarakat lainnya menunggu aliran air bersih. Namun, harapannya seperti hilang terbawa angin. Untuk itu, dia menilai pengelola PDAM gagal memenuhi kebutuhan pelanggan.
“Bupati harus segera mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pengelola PDAM,” ujarnya.
Ijal menegaskan, ketidakmampuan PDAM mengantisipasi krisis air baku, maupun mencari solusi yang signifikan menunjukkan lemahnya manajemen dan minimnya kontrol internal.
“Setiap tahun masalahnya sama, alasan yang disampaikan juga sama. Tapi korbannya selalu masyarakat. Kalau Dirut tidak mampu, Bupati harus berani menggantinya,” tegas Ijal. (Rudi).
