Ojenews. Com Pekanbaru Riau,- Penjabat Gubernur Riau, Dr. H. Rahman Hadi, M SI, Senin (28/10/2024, bertempat di ball room Kantor Wali kota (Walkot) Pekanbaru, Tenayan Raya bersilaturrahmi dengan seluruh pejabat Pemkot Pekanbaru yang dipimpin langsung Pj Walkot, H. Risnandar Mahiwa, SSTP, MSi.
Dalam acara tersebut, Risnandar Mahiwa, menyampaikan kepada Rahman Hadi, masih terdapat 2769 siswa Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) di Pekanbaru yang belum melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai salah satu persyaratan terdaftar sebagai pemilih Pilkada serentak 2024.
Terkait permasalahan pendataan pemilih pemula di Pekanbaru, Risnandar meminta bantuan Pj Gubri untuk memfasilitasi perekaman data kependudukan para pelajar tersebut di Distarduk Capil Pekanbaru melalui pihak sekolah.
“Perlu kami sampaikan kepada bapak Gubernur Riau dalam kesempatan acara silaturrahmi ini, bahwa sampai saat ini tercatat sebanyak 2769 pelajar SMA/SMK sederajat di Pekanbaru yang sudah mencapai batas usia dapat ikut melakukan pencoblosan dalam Pilkada, namun belum melakukan perekaman data kependudukannya. Terkait permasalahan ini, kami mohon kepada bapak gubernur agar kiranya memfasilitasinya melalui pihak sekolah tempat para pelajar tersebut belajar, mengingat kewenangan pembinaan SLTA merupakan hak dan tugas pemerintah provinsi, ” Pinta Risnandar.
Menurrut Risnandar, pemkot Pekanbaru akan membuka dan memberi kesempatan waktu hingga 27 Nopember 2024 kepada siswa SMA/SMK sederajat di Pekanbaru untuk melakukan perekaman data KTP diri melalui Distarduk Capil daerah ini.
“Terhadap pelajar yang menjadi pemilih pemula Pilkada, Kami buka kesempatan melakukan perekaman data kependudukannya sampai tanggal 27 Nopember atau saat Pilkada dilaksanakan nanti, ” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Risnandar kembali mengulang himbauannya kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), seluruh kelembagaan daerah, Ketua RT/RW di Kota Pekanbaru agar menjaga netralitas dalam Pilkada ini.
“Menjaga netralitas itu artinya kita tetap punya hak memilih kandidat kepala daerah hanya saat kita berada di dalam bilik suara pada saat pencoblosan nanti. Namun sebagai aparatur negara kita dilarang ikut mempromosikan atau menjelek-jelekan kandidat calon kepala daerah yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai baik secara langsung maupun dengan cara sembunyi-sembunyi kepada siapa saja, ” tutur Risnandar.
Terkait netralitas pegawai dan pimpinan kelembagaan di lingkungan Pemkot Pekanbaru, kepada Pj Gubri, Risnandar menyampaikan dirinya belum menerima satupun kasus ASN di daerah ini yang terlibat dalam dukung mendukung salah satu calon Gubri dan Wa gubri maupun calon Walkot dan Wa Walkot Pekanbaru.
“Saya belum mendapatkan kasus dan atau menerima laporan dari lembaga penyelenggaraan Pemilu seperti Bawaslu, tentang pelanggaran netralitas dilakukan ASN kita. Apakah memang benar tidak ada kasusnya atau mereka (ASN) itu benar-benar pandai bermain sehingga saya sampai tidak tahu, Allahu Bissawab, ” ujar Risnandar. (kw)
