Sampai Oktober 2023, Belanja APBN Instansi Vertikal dan Dana Transfer ke Daerah di Ketapang dan Kayong Utara Telah Mencapai 76,51 Persen (2,45 Triliun):

Ojenews.com Ketapang Kalbar,- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menyelenggarakan Media Briefing Kinerja Belanja APBN untuk wilayah kerja KPPN Ketapang periode Oktober 2023. Media Briefing dilaksanakan secara daring dan diikuti pejabat perbendaharaan di instansi vertikal, perbankan se-Ketapang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kayong Utara, serta media massa lokal.

Kepala KPPN Ketapang, Ismail, S.ST.Ak.M.Comm., menyampaikan bahwa Media Briefing penting sebagai upaya komunikasi publik atas kinerja uang negara di daerah, untuk apa saja, kepada siapa, dan berapa. Di samping itu, Media Briefing ini sekaligus meningkatkan tanggung jawab bersama bagaimana uang negara berdampak positif terhadap kesejahteraan dan laju perekonomian.

Sampai dengan Oktober 2023, realisasi belanja APBN untuk wilayah kerja KPPN Ketapang mencapai Rp2,45 Triliun atau 76,51% dari pagu Rp3,21 Triliun, yang terdiri dari:
– Belanja Transfer ke Pemda : Rp2,11 Triliun
– Belanja Instansi Pemerintah Pusat di daerah (Ketapang dan Kayong Utara) Rp346,88 Miliar.

Belanja Transfer ke Pemda merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta Dana Desa untuk Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Salah satu belanja Transfer ke Pemda yaitu Dana Desa, disalurkan secara bertahap dengan mekanisme penyaluran langsung ke rekening desa berdasarkan usulan Pemda, yaitu 2 tahap untuk desa mandiri dan 3 tahap untuk desa reguler. Tingkat kecepatan dan ketepatan penyampaian dokumen penyaluran Dana Desa menjadi salah satu indikator kinerja penyaluran, yang pada hilirnya akan mempercepat realisasi penyaluran dan dapat mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara itu, Instansi Pemerintah Pusat di daerah merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran instansi pemerintah pusat di antaranya penyerapan anggaran dan deviasi rencana penarikan dana bulanan. Per 27 Oktober 2023, terdapat 2 dari 46 satker yang telah berhasil mencapai 100% dari target penyerapan s.d. triwulan IV yaitu MAN Kayong Utara dan Kemenag Kayong Utara (kode satker 681957), dan 9 dari 46 satker berkinerja 100 dengan berhasil mengeksekusi belanja secara tepat waktu sesuai penarikan dana bulanan yang telah direncanakan (mempertahankan Deviasi Halaman III DIPA di bawah 5% di setiap bulan mulai dari Januari s.d. Oktober 2023), yaitu MAN 1 Ketapang, Lapas Ketapang, MAN Kayong Utara, BPS Kab. Ketapang, Bea Cukai Ketapang, KPPN Ketapang, MTS N 1 Kayong Utara, KPP Ketapang, dan MTs N 2 Ketapang.

Salah satu dukungan keberhasilan belanja instansi pemerintah pusat di daerah yaitu melalui digitalisasi pembayaran seperti penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, modernisasi rekening (Cash Management System), dan marketplace APBN berupa Aplikasi Digipay Satu (platform belanja instansi pusat di daerah untuk bersama-sama ikut memberdayakan UMKM di daerah). Sampai dengan 27 Oktober 2023 progres implementasi digitalisasi pembayaran masih perlu mendapat perhatian pimpinan satuan kerja.

Bentuk pemberdayaan UMKM melalui marketplace APBN Digipay Satu, yang sudah bertransaksi dengan UMKM melalui platform Digipay baru 2 instansi yaitu Polres Ketapang dan KPPN Ketapang, sedangkan 43 instansi lainnya belum. Ke depan diharapkan peran serta seluruh instansi untuk dapat berpartisipasi aktif dalam bertransaksi menggunakan Digipay dan dukungan perbankan untuk menghimbau UMKM binaannya agar dapat masuk ke dalam ekosistem Digipay Satu.

Untuk Kartu Kredit Pemerintah, baru 6 instansi yang menggunakan, 25 satker belum. Pihaknya meminta perbankan dan instansi untuk melakukan akeselerasi penerbitan KKP dan meningkatkan partisipasi dalam bertransaksi menggunakan KKP.

Dalam rangka modernisasi rekening (Cash Management System), terdapat peningkatan dari 8 satker di triwulan III tahun lalu, menjadi 25 satker yang sudah melaksanakan transaksi per 27 Oktober 2023, sedangkan 19 lainnya belum. Menurut Ismail, pihaknya terus memonitor dan bersinergi dengan pihak perbankan dimana instansi tersebut memiliki rekening (BNI, Mandiri, BRI, dan BSI) untuk terus meningkatkan progress implementasi digitalisasi pembayaran ini.
Saat ini merupakan masa transisi untuk penerapan sertifikasi bagi pejabat perbendaharaan satuan kerja.

Menurut data KPPN Ketapang per 27 Oktober, masih ada 8 PPK dan 1 PPSPM yang masih belum terdaftar dalam proses sertifikasi, sehingga pihaknya meminta satuan kerja untuk segera mengikuti proses sertifikasi bagi pejabat perbendaharaannya.

Di sisa triwulan IV ini, belanja modal masih menyisakan 48,56%. Artinya, masih banyak pengadaan peralatan dan mesin, terlebih pekerjaan fisik dengan segala risikonya, termasuk cuaca ekstrim yang dapat menunda atau menghambat pekerjaan fisik, dan pada akhirnya berdampak pada ketidaktepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan ketidaktepatan waktu penyelesaian pembayaran.

“Mudah-mudahan komunikasi dan sinergi antara satuan kerja dengan KPPN Ketapang dapat mendukung kelancaran kegiatan di seluruh satuan kerja sekaligus menghindari permasalahan-permasalahan di akhir tahun. Terima kasih atas seluruh capaian kinerja yang sudah diraih sampai dengan Oktober ini,” pungkas Ismail.

Dalam menjalankan proses bisnis utama layanan, KPPN Ketapang selalu menjaga integritas pegawai dan mengembangkan island of integrity dalam melayani tanpa korupsi dan anti terhadap gratifikasi kepada seluruh mitra kerja KPPN Ketapang dan masyarakat secara umum.
Selain itu, seluruh jenis layanan yang tersedia di KPPN Ketapang juga memiliki standar pelayanan dengan masing-masing norma waktu. Penyusunan standar layanan ini merupakan hasil dari masukan para pengguna layanan dan beragam lapisan masyarakat agar KPPN Ketapang dapat memberikan layanan terbaik untuk kelancaran Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.
(Tim Kehumasan KPPN Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat – 2023).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *