Sampai April 2024, KPPN Ketapang Salurkan Dana Desa ke Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara 45 Persen

Ojenews.com Ketapang Kalbar,- Sebagai bagian dari tugas selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau treasurer dan Financial Advisor di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang, Selasa (20-04-2024), melangsungkan kembali Kegiatan Media Briefing Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wilayah kerja KPPN Ketapang periode April 2024 secara daring.

Kepala KPPN Ketapang, Ismail, S.ST.Ak.M.Comm., dalam paparannya menyampaikan kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Ketapang yang mencakup Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, dimulai dari realisasi belanja pemerintah pusat melalui satuan kerja, penyaluran dana transfer kepada pemda, digitalisasi pembayaran, monitoring atas pembiayaan kredit pemerintah, serta dukungan belanja terhadap pengandalian inflasi hingga periode April 2024.
Ismail menyampaikan “Realisasi kinerja APBN keseluruhan dari lingkup KPPN Ketapang hingga April yaitu mencapai 26,38% dari total 3,24 Trilyun, yang salah satunya didukung belanja instansi vertikal tusi kegiatan KPU dan Bawaslu. Selain itu, belanja pegawai telah mencapai 35,74%, KPPN sudah tuntas menyalurkan THR sebelum libur lebaran, dan selanjutnya satker bisa bersiap mengajukan pencairan Gaji 13 untuk ASN di bulan juni agar sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah disusun”.

Kinerja belanja transfer ke daerah (TKD) yang cukup signifikan terhadap realisasi belanja pemerintah sampai April 2024, yakni sebesar 24,46% dari total alokasi 2,7 Trilyun yang salah satunya terdiri dari didukung penyaluran Dana Desa dengan realisasi 132,8 Milyar. Penyaluran Dana Desa yang telah dilaksanakan Tahap 1 2024 mencakup 210 dari 253 desa di Kabupaten Ketapang dan 32 dari 43 desa di Kabupaten Kayong Utara telah menerima Dana Desa tahap 1. “Dana desa termasuk di dalamnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Masyarakat sudah realisasi 45,34%, untuk tahap 1 dari 2 tahap penyaluran, dan menyisakan 54 Desa yang masih berproses di Pemda Ketapang dan Pemda Kayong Utara, diharapkan dapat segera dipenuhi Langkah-langkah pemenuhan syarat penyaluran dan pengajuannya” ujar ismail.

“Penyaluran Dana Desa tersebut termasuk di dalamnya dana BLT kepada Masyarakat, untuk membantu masyarakat Desa memenuhi kebutuhan dasar dan meminimalisir dampak kenaikan harga atau inflasi terhadap kesejahteraan Masyarakat Desa” sambungnya.

Dalam mengawal pemberdayaan UMKM dan transparansi keuangan di daerah, KPPN Ketapang terus menggiatkan penggunaan CMS (Cash Manajement System), KKP (Kartu Kredit Pemerintah) serta penggunaan Digipay sebagai tools belanja pemerintah secara online dengan memberdayaan UMKM local di daerah.

Sampai dengan April 2024, sebanyak 5 dari 46 Satuan Kerja telah bertransaksi mendukung pemberdayaan UMKM di Aplikasi Digipay yaitu KPPN Ketapang, KPP Pratama Ketapang, KPPBC Ketapang, Kantor Imigrasi Ketapang, Sekretariat Bawaslu Ketapang. Dalam penggunaan KKP, sebanyak 9 dari 46 Satuan Kerja telah menggunkan KKP disusul oleh Balai Taman Nasional Gunung Palung, Pengadilan Agama Ketapang, Politeknik Negeri Ketapang, KPU Ketapang, dan KPU Kayong Utara.

Ismail menambahkan pula, “Digitalisasi pembayaran ini merupakan langkah modernisasi kebijakan pelaksanaan anggaran pemerintah untuk percepatan mekanisme penyaluran kepada penerima, keamanan transaksi dari berbagai risiko uang negara, sekaligus mendukung Langkah-langkah pencegahan potensi terjadinya korupsi, dibandingkan dengan transaksi yang selama ini menggunakan uang tunai.”

Transformasi dari tunai ke nontunai juga telah dilaksanakan oleh Pemda Ketapang dan mulai intensif diterapkan untuk pengelolaan dana desa sejak awal 2024. “Semakin canggih, seluruh desa di Kab ketapang turut diagendakan menggunakan CMS dalam pengelolaan dana desa mulai tahun ini, yang telah di-launching oleh Pemda Ketapang. Digitalisasi pembayaran telah menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan pemda” sambungnya.

Selanjutnya, berkaitan dengan kinerja penyaluran KUR di wilayah Ketapang dan Kayong Utara per 26 April 2024 yang dimonitoring oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, total penyaluran sebesar Rp 151,59 Milyar untuk 2.073 masyarakat/debitur, yang didominasi Masyarakat yang berusaha di 2 sektor yaitu pertanian, perburuan, dan kehutanan, dan perdagangan besar dan eceran.

Tak kalah penting, dalam mendukung proyek strategis mendukung pengendalian inflasi terdapat beberapa realisasi penyerapan diantaranya melalui DAK Fisik yakni sebanyak 14 paket dengan total Rp 5,5 Milyar dalam bidang Kelautan dan Perikanan – Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) masih dalam proses pengadaan, dan melalui belanja pemerintah yakni berupa Pembangunan Terminal Kargo dan Penumpang oleh satker UPBU Rahadi Oesman sebesar Rp 20 Milyar.

Terakhir, Ismail selaku Kepala KPPN Ketapang menghimbau pesan integritas dan anti korupsi, “KPPN Ketapang dengan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan akreditasi PRIMA (predikat A), terus berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh mitra KPPN Ketapang dan masyarakat, tanpa biaya, anti korupsi, dan anti gratifikasi, yang didukung juga dengan berbagai kanal saluran pengaduan yang telah disediakan dan terpublikasikan” ujarnya.(Tim Humas KPPN Ketapang
2024).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *