Ojenews.com, Pekanbaru, Riau-Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) harus didukung, agar tujua 100 persen air bersih 0 persen Kumuh dan 100 persen sanitasi dapat terwujud di Pekanbaru.
Demikian dikatakan Plt Walikota yang diwakili Kepala Bappeda Pekanbaru, Yusrizal dalam kegiatan lokakarya Keterpaduan Program menuju 0% kawasa kumuh Kota Pekanbaru Layak huni dan keberanjutan, selasa (22/11) di Ameera Hotel.
Dikatakan Yusrizal, persoalan kumuh bukanlah perkara enteng, namun membutuhkan waktu dalam penuntasannya. Berkenaan dengan kumuh banyak rentetan yang akan terseret.
“Maslah kesehatan, ligkungan, kebersihan pendidikan dan ekonomi akan memberi pengaruh negatif jika wilayah tersebut kumuh,” jelasnya.
Kalau program KOTAKU ini tidak dilakanakan, maka lingkartan setan tersebut tidak akan keluar (hilang). Kawaan kumuh akan mengalami kondisi kesehatan rendah, kemudian menunjukkan pendidkan rendah dan perekonomianpu rendah, tegasnya.
Dari itu menyelesaikan kawasan kumuh perlu dan harus dilakukan, program KOTAKU harus didorong terus untuk menuntakannya.
Menurut Yusrizal, untuk saat ini memang yang diusulkan melalui SK walikota selua 113,56 hektar kawasan kumuh di 19 kelurahan. Bisa saja tahun depan berobah, apakah bertambah atau hilang dan tuntas.
Dikatakannya, Wako sendiri meminta agar Bapeda dan ciptakariya untuk Rumuskan penanganan kumuh samapi 2019. Kemudian bangun kolaborasi, sehingga tahun 2019 tercapai 0 persen kawasan kumuh.
Kepala Satkar PKP Riau Ir. Robinson Ferly Pamusu, MT, mengatakan, berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 151 tahun 2016 tentang penetapan lokasi kawasan kumuh di Kota Pekanbaru , lokasi kawasan kumuh di Pekanbaru meliputi enam Kecamatan, Tujuh Kawasan dan 19 kelurahan dengan luas mencapai 113,56 hektar.
Untuk menangani kumuh seluas 113,56 hektar ini maka dimohonkan pada Walikota Pekanbaru untuk mengoptimalkan kelembagaan dan peran kelompok kerja perumahan kota Pekanbaru dalam penanganan kumuh.
Kemudian kelompok kerja perumahan dan kawasan pemukiman merumuskan strategi bahwa pemerintah kota Pekanbaru dalam hal ini Walikota Pekanbaru sebagai “nakhoda” program kota tapa kumuh.
Kelompok kerja PKP dapat merumuskan membangun keterpaduan / kolaborasi dalam penanganan kumuh.
Dibeberkannya, kegiatan fisik program KOTAKU dengan bantuan dana investasi dalam program kolaborasi kota yang telah dimanfaatkan tahun 2015 sampai 2016 dikawasan kumuh di Kota Pekanbaru senilai Rp 3 M yang direncanakan tahun 2017 kemudian lewat KOTAKU senilai Rp4 M terdiri dari skala kota dan skala lingkungan, jelasnya. (AA)
