Oleh Ismail, SST.Ak, M.Comm – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang
Disclaimer : Tulisan merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja
Reformasi birokrasi pemerintahan saat ini diarahkan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintah dan Pembangunan. Menghadapi berbagai tantangan domestik dan global, salah satu strategi pemerintah yang diimplementasikan yaitu tata kelola kolaboratif (collaborative governance) baik pusat – daerah, pemerintah – swasta, pemerintah – Masyarakat, dan antar instansi pusat, serta antar daerah.
Tulisan ini akan mengulas implementasi kolaborasi pengelolaan keuangan dan fiskal di daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang, tantangan, strategi, implementasi, dan dampak positifnya terhadap peningkatan kapasitas fiskal dan peningkatan kebermanfaatan belanja pemerintah untuk peningkatan ekonomi regional dan kesejahteraan Masyarakat.
Kolaborasi implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dan fiskal di daerah dilakukan melalui sinergitas program kerja bersama antara KPPN Ketapang sebagai bagian dari peran strategis Regional Chief Economist (RCE) Kementerian Keuangan dan Financial Advisory di daerah.
Sepanjang tahun 2022 sampai 2023, berbagai inisiatif kolaborasi program bersama yang dibentuk berupa KOPI KITA (Kolaborasi Pilihan untuk Kinerja Tanah Kayong). Kegiatan KOPI KITA mempertemukan instansi Kementerian Keuangan dengan seluruh elemen stakeholders di daerah sesuai topik pembahasan yang dibutuhkan dan menjadi isu bersama. Dalam mendukung penguatan fungsi bersama, KOPI KITA menghasilkan identifikasi data dan informasi yang menunjang langkah-langkah akselerasi pembangunan dan kebutuhan kolaborasi yang diperlukan untuk tujuan strategis bersama yaitu peningkatan kinerja belanja pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah.
Selain itu, kolaborasi pengelolaan keuangan didaerah juga memfasilitasi kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam penguatan strategi pelaksanaannya di daerah oleh KPPN Ketapang dengan seluruh mitra kerja strategis yaitu antara lain progress kinerja keuangan APBN, data UMKM, kinerja transfer ke daerah, data perkembangan kinerja debitur Kredit Usaha Rakrat (KUR) dan Ultra Mikro (Umi).
Kolaborasi yang telah berjalan antara KPPN Ketapang dengan seluruh mitra kerja strategis di daerah dirasakan positif dampaknya terhadap kebutuhan akan data, informasi dan langkah-langkah kerjasama mencapai tujuan strategis nasional di daerah yaitu peningkatan kinerja belanja negara dan pemberdayaan UMKM bersama mitra strategis eksternal Kemenkeu seperti Pemda, UMKM, satuan kerja, perbankan dan pelaku usaha.
Dalam tataran implementasinya, KPPN Ketapang mengukur efektifitas kolaborasi ini melalui peningkatan kinerja belanja APBN (dengan target meningkatnya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pogram pemberdayaan UMKM (dengan target peningkatan jumlah UMKM dalam platform belanja online digital pemerintah (Digipay) oleh KPPN Ketapang).
Tantangan ke depan, bagaimana kolaborasi KPPN Ketapang ke depan terus mendukung berbagai mitra kerja strategis di daerah antara lain mengawal kinerja penyaluran Dana Desa, kinerja belanja infrastruktur, dan belanja untuk mendukung pengendalian inflasi di daerah.
Selain KOPI KITA, bentuk kolaborasi yang diimplementasikan di daerah yaitu Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana setiap tahun dilakukan konsolidasi dan evaluasi bersama atas kinerja pengelolaan keuangan pusat dan daerah yang menghadirkan bukan saja KPPN Ketapang tapi instansi Kemenkeu lainnya dengan pihak eksternal (Pemda, satuan kerja, Kepala Dinas, Camat, dan Desa).
Dengan wadah kolaborasi tersebut, terbangun penguatan komunikasi bersama antara Pemerintah dengan pelaku bisnis dalam membahas isu-isu ekonomi dan fiskal lintas sektor, antara lain dialog dan diskusi pemerintah pusat, Pemda dengan para pelaku antara lain pelaku usaha pertambangan bauksit, perkebunan kelapa sawit, pekebun Kopi Liberika dan pasir kuarsa yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.
Penguatan kolaborasi KPPN Ketapang di daerah juga diwujudkan melalui dukungan kegiatan terhadap mitra strategis KPPN Ketapang seperti event Pekan Panutan Pajak yang dihelat oleh KPP Pratama Ketapang setiap tahun menjelang batas waktu pelaporan SPT Tahunan, Bea Cukai Award yang diadakan oleh Kantor Bea Cukai Ketapang setiap tahun yang mempertemukan para pengusaha dan pelaku UMKM eksportir, acara Coffee Morning yang Pemda Ketapang yang membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun 2023, dan berbagai event UMKM Expo.
Alhasil, kolaborasi KPPN Ketapang yang telah diimplementasikan berdampak positif setidaknya dalam 2 ukuran yaitu kinerja belanja APBN semakin baik yang diukur melalui Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan partisipasi masyarakat dalam platform belanja online pemerinah (Digipay) meningkat pada tahun 2022-2023.
