Ketua LPKR Soroti Pemilihan Walinagari Limbanang, Minta Bupati Lakukan Pemilihan Ulang

Ketua LPKR Andrewes Yulius

Ojenews.com Pekanbaru Riau,-Ketua Umum Lembaga Pemerhati Kesejahteraan Rakyat (LPKR) Andrewes Yulius, menyoroti Pelaksanaan pemilihan Wali Nagari yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatra Barat, pada tanggal 25 Mei 2022 lalu.Andrewes juga meminta kepada Bupati Agar membatalkan hasil pemilihan Wali Nagari Limbanang dan melakukan pemilihan ulang.

Hal itu disampaikan karena dinilainya panitia Pemilihan Wali Nagari tidak melaksanakan proses pemilihan sesuai mekanisme.

“Dasar hukumnya sudah jelas yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Limapulu Kota nomor : 130 tahun 2021 tentang tatacara pemilihan Wali Nagari. Kemudian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Limapulu Kota Nomor : 140/43/Bup-LK/I/2022 tentang penetapan hari dan tanggal pemilihan Wali Nagari,” ujar Andrewes,Rabu (15/6/22).

“Pelaksanaan pemilihan Wali Nagari yang saya persoalkan adalah dikenagarian Limbanang Kecamatan Suligi.Dimana proses pelaksanaan yang dilakukan panitia mulai dari seleksi administrasi calon, hingga pemungutan suara tidak sesuai mekanisme. Panitia tidak patuh terhadap regulasi. Perbub dan SK Bupati sebagai acuan diabaikan bahkan dikangkangi oleh panitia.”

Ia menambahkan, fakta adanya indikasi yang menabrak regulasi yang berimplikasi ketidak jujuran panitia. Bahkan secara terang mengisyaratkan keberpihakkan panitia terhadap salah satu calon Wali Nagari Limbanang No urut 4 saudara Yori Noviola.

Dimana salahsatu dokumen administrasi yang persyaratan bagi paracalon Wali Nagari adalah ijazah yang harus dilegalisir oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut.
Tetapi berdasarkan informasi calon Nomor urut 4 saudara Yori Noviola tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, dia hanya menggunakan surat keterangan pernah bersekolah disalah satu sekolah dasar yang dikeluarkan kepala sekolah bersangkutan.Surat keterangan sebagai penggati ijazah tentu tidak memenuhi persyaratan yang diamanahkan oleh ayat 4 huruf J pasal 33 Perbub Kab. Lima Puluh Kota No 130 thn 2021 tentang tatacara pemilihan Wali Nagari dan ayat 4 yang menyatakan apabila bakal calon Wali Nagari tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat 3, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur pencalonannya. Jadi berdasatkan Perbub tersebut hak saudara Yori Noviola sebagai calon Wali Nagari sudah gugur demihukum,” terang Andrewes.

Tetapi, lanjut Andrewes, panitia pemilihan Wali Nagari Limbanang tahun 2022 tidak patuh pada Perbub tersebut dan justru menetapkan Yori Noviola sebagai calon Wali Nagari Limbanang. Dan kemudian terpilih sebagai Wali Nagari dengan cara yang tidak relevan,”ujar Pria anak dari Nagari Limbanang ini.

Ketua LPKR yang dikenal cukup vokal ini meminta agar Bupati Kabupaten Limapulu Kota, Safrudin, membatalkan hasil pemilihan tersebut dan melakukan pemungutan suara ulang di Nagari Limbanang.

“Saya akan memantau terus perkembangan permasalahan ini, apa lagi remcananya akan dilakukan pelantikan Wali Nagari terpilih pada bulan Juli mendatang.Saya meminta kepada Bupati Limapulu Kota untuk membatalkan hasil pemilihan Wali Nagari Limbanang dan melakukan pemilihan ulang. Sebab mekanisme pelaksanaannya sudah salah dari awal.Sikap pembangkangan terhadap aturan yang dilakukan oleh Panitia sangat merugikan hak konstitusi empat calon Wali Nagari lainya. Saya sebagai anak rantau dari Kenagarian Limbanang prihatin atas kejadian tersebut dan berharap Bupati dapat bersikap arif dan bijak menyikapi persoalan ini.

Ditempat terpisah, salah satu calon Wali Nagari Limbanang, Ardi, SH yang dikonfirmasi melalui via seluler, membenarkan hal tersebut. Ardi merupakan pejabat incumbent yang ikut mencalonkan diri bersama empat orang lainya sebagai Wali Nagari Limbanang.

Ardi mengatakan dirinya merasa keberatan atas sikap panitia yang dianggap merugikan dirinya. “Saya melihat ada indikasi keberpihakan panitia kepada calon Nomor urut 4, saudara Yori Noviola. Yang diluluskan oleh panitia meski tidak dapat memenuhi syarat administrasi. Sebagaimana diatur dalam Perbub Nomor 130 tahun 2021,”terangnya.

Dan sebagai bentuk perlawanan pihaknya telah menyampaikan surat keberatan kepada panitian pelaksana pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Limbanang, dengan tembusan kepada Seluruh Muspida Kabupaten Limapulu Kota. Hal ini dia lakukan untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinyan maupun kepada calon yang lain.

“Ya, benar kita sudah melayangkan protes kepada panitia pemilihan, dan kita berharap ada perhatian pemerintah, sehingga kebenaran terungkap,” ucap Ardi.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.