Ojenews.com Rohul Riau,-Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Riau, di bawah kepemimpinan Zulfahrianto, S.E., atau akrab disapa Anto Sontang, telah berada di Jakarta untuk menggelar Aksi Damai Nasional di depan Istana Presiden pada Senin (8/12/2025).
Aksi ini bertujuan utama untuk mendesak Presiden meninjau ulang dan mengubah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang dinilai merugikan, khususnya terkait isu pemangkasan Dana Desa (DD). Pemangkasan Dana Desa dikhawatirkan akan menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa, yang merupakan urat nadi pembangunan di pelosok negeri.
Anto Sontang, Ketua DPD APDESI Provinsi Riau, menyampaikan bahwa Dana Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan.
“APDESI Riau menghormati kebijakan pemerintah pusat. Namun demikian, kami berharap agar mekanisme pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2025 dapat dilakukan tepat waktu, sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Zulfahrianto.
Ia berharap aksi damai ini dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah desa dan pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat desa. Anto Sontang berharap Presiden dapat mendengar langsung aspirasi para kepala desa dan segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada pembangunan desa.
