Terdaftar Kemenkum HAM Syarat Mutlak Tempat Ibadah Dapatkan Dana Hibah

Ojeimage
Pekanbaru.Riau.Ojenews.com.

Hampir semua tempat ibadah di Pekanbaru hingga 2017 mendatang tidak bisa mendapatkan dana bantuan hibah. Pasalnya, ada aturan baru dikeluarkan yang tidak membenarkan pemerintah daerah pekanbaru memberikan bantuan pada tempat ibadah yang tidak terdaftar di Kementerian Hykum dan HAK Azazi Manusia (Kemenkumham), demikian dikatakan Kabag Kesra Sekdako Pekanbaru, Idrus, rabu (23/8) lalu.

Dikatakan Idrus, persoalan dana hibah saat ini kondisinya sangat ketat. Untuk tempat ibadah harus terdaftar di kemenkumham.
Sedangkan untuk terdaftar di Kemenkumham, pengurus tempat ibadah harus mengurus sendiri.

“Untuk daftar di Kemenkumham bukan dari kita, pengurus tempat ibadahlah yang harus mengurus itu. Dana hibah Itu pun baru bisa diberikan kalau sudah tiga tahun terdaftar,” jelasnya.

Menurut Idrus, kondisi ini berbeda dengan tempat ibadah (masjid Paripurna). Kalau tempat ibadah (masjid paripurna) sudah di Perdakan

Ditambahkannya, saat ini tempat ibadah berupa Masjid Paripurna Pekanbaru ada 71, dan 1 masjid Paripurna kota dikelola Kesra, sementara 12 masjid dikelola oleh kecamatan, dan 58 dikelola kelurahan.

Pemko sudah menyiapkan anggaran untuk Masjid Paripurna yang  diperuntukkan sebagai pembinaan umat dan pusat kegiatan keagamaan.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 298 ayat 5, berisi belanja hibah dapat diberikan ke Lembaga, badan, atau organisasi kemasyarakatan yang sudah berbadan hukum Indonesia atau terdaftar di Kemenkumham, jelasnya.(ii)

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Terdaftar Kemenkum HAM Syarat Mutlak Tempat Ibadah Dapatkan Dana Hibah"