Guna Lahirkan Produk Hukum yang Baik,DPRD Kuansing Konsultasi Ke-Menkum HAM

Ojenew.com Kuansing Riau.
Taluk Kuantan Basatu Nagori Maju-Realisasi MoU yang telah ditandatangani sejak tahun 2018 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Daerah dan DPRD se-Provinsi Riau terkait pembentukan produk hukum daerah pada 30 Oktober 2018 lalu, silam.Terkait perihal terssebut,DPRD Kuansing melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) Riau.

Kunjungan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Sardiyono dan Wakil Ketua II DPRD Kuansing, Alhamra, ketua Badan Pembuatan Perda ( BPP ) DPRD Kuansing, Rustam Efendi dan anggota BPP lainnya seperti Masran Ali, Weri Naldi, Sutoyo, Rosi Atali, Agus Samad, Solehudin, Mutiara dan Edirzal Is serta Syafri Said dan juga turut mendampingi Sekwan DPRD Kuansing Mastur serta sejumlah Kabag dilingkungan Sekretariat DPRD Kuansing.

Menurut Rustam Efendi ketua BPP DPRD Kuansing, ada 14 Ranperda yang masuk ke-dewan dan sebelum melakukan pembahasan, mereka terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kanwil Kemenkumham Riau dengan tujuan agar kedepan Perda perda yang dilahirkan nanti tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“Kita akan selalu berkoordinasi dengan mereka sebelum melakukan pembahasa Ranperda yang diajukan,”kata Rustam.

Kunjungan rombongan DPRD Kuansing tersebut diterima langsung oleh Bapak Erfan Plh Kepala Divisi Administrasi Kepala Kantor Wilayah, beliau ini juga didampingi oleh Kepala Bidang Hukum, Edison Manik. dimana seperti yang dikemukakan sebelumnya kunjungan rombongan DPRD Kuansing ini bertujuan untuk untuk berkonsultasi dengan Kemenkumham Riau terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD.

Dalam kesempatan tersebut, Plh Kepala Kantor Wilayah, Bapak Erfan menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kuangsing ini.

Erfan berharap melalui konsultasi bersama Kemenkumham Riau ini, akan dapat melahirkan Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan HAM dan tidak bertentangan dengan aturan dan produk hukum yang lebih tinggi.(ipan).

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Guna Lahirkan Produk Hukum yang Baik,DPRD Kuansing Konsultasi Ke-Menkum HAM"